PARIMO, KONTEKS SULAWESI – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII dan Apel Kesiagaan Bencana Tahun 2024 di halaman Kantor Bupati setempat, Kamis (25/4).
Upacara ini diikuti ratusan peserta dari semua instansi pemerintahan. Pj Bupati Parigi Moutong Richard Arnaldo bertindak sebagai inspektur upacara membacakan amanat tertulis Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian terkait peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 Tahun 2024 yang mengusung tema ‘Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat’.
Dalam amanat tersebut, Richard menerangkan bahwa perjalanan otonomi daerah telah mencapai tahap kematangan untuk melahirkan berbagai terobosan kebijakan bernilai manfaat, dalam rangka identifikasi dan perencanaan wilayah-wilayah yang berpotensi dikembangkan secara terintegrasi, yang kemudian membentuk aglomerasi kegiatan perekonomian dan terhubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
“Implementasi pengembangan wilayah perlu dilakukan melalui pendekatan kebijakan yang berkelanjutan dan implementasi regulasi ekonomi hijau. Dimana penyelengaraan pemerintahan daerah dan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memperhitungkan aspek keadilan sosial serta pelestarian lingkungan,” jelas Richard.
Richard melanjutkan, setelah 28 tahun berlalu, otonomi daerah telah memberikan dampak positif, berupa meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan fiskal daerah.
Dengan begitu kedepannya, diharapkan agar program pembangunan dan kesejahterakan rakyat terus dilakukan secara baik, sehingga dapat meningkatkan angka IPM, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan konektivitas serta akses infrastruktur dan lainnya.
“Namun tetap harus dilakukan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa penyusunan program dan kegiatan dalam APBD agar tepat sasaran, efektif serta efisien,” jelasnya.
Lebih lanjut Richard mengatakan, dalam amanat tersebut, Mendagri Tito juga mengimbau daerah yang masih rendah PAD-nya, agar melakukan terobosan dan inovasi untuk menggali berbagai potensi yang dapat memberikan nilai tambah serta peningkatan bagi PAD, tanpa melanggar hukum dan norma yang ada serta tidak memberatkan rakyat.
Sementara dikesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kesra Kabupaten Parigi Moutong, Mawardin menyampaikan penyelenggaran Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) merupakan upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat diwilayah rawan bencana melalui pengetahun dan keterampilan masyarakat dalam hal penyelamatan diri dan evakuasi mandiri.
“Upaya penanggulangan bencana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia masih perlu ditingkatkan. Upaya-upaya tersebut telah menunjukkan hasil yang positif, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu dioptimalkan,” ungkap Mawardin.
Ia mengatakan, beberapa hal yang perlu dioptimalkan itu salah satunya pengembangan teknologi dan inovasi dalam penanggulangan bencana. Misalnya pemasangan Early Warning System (EWS) sampai simulasi terhadap bencana kepada aparatur dan masyarakat.
Sebab menurutnya, dalam Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang dirilis oleh Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB) dan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Parigi Moutong tahun 2023-2028, rawan akan terjadi bencana.
“Adapun ancaman bencana di Kabupaten Parigi Moutong meliputi banjir, banjir bandang, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan (Kahutla), gelombang ekstrem dan abrasi pantai serta kekeringan,” pungkasnya.**
