PARIMO, KONTEKS SULAWESI – Bangunan hunian sementara (Huntara) pasca bencana di Desa Torue, Kecamatan Torue, sebanyak 25 unit terletak di Pantai Pasigi belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, kepada Pemerintah Desa (Pemdes) Torue.
Proyek Huntara yang menelan total anggaran RP2,9 miliar tersebut belum difungsikan karena tidak difasilitasi air bersih dan lampu penerangan. Selain tidak dihuni, bangunan tersebut justru telah mengalami kerusakan dan terkesan buang-buang anggaran.
Kepala Desa (Kades) Torue, Kalman yang dikonfimasi media via telepon menjelaskan, hingga saat ini pihak Pemdes belum menerima penyerahan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong soal Huntara yang dibangun di Pantai Pasigi.
“Penyerahan tahun kemarin itu sebatas antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, dan diminta oleh pihak Pemerintah Provinsi agar menyiapkan fasilitas berupa air bersih dan lampu penerangan,” ungkapnya.
Lanjut kata dia, pada saat menunggu fasilitas tersebut belum terealisasi, setelah dilakukan pengundian, masyarakat penerima Huntara sebanyak 25 unit tersebut justru sudah menolak.
“Dari 25 kepala keluarga (KK) pemilik huntara, hanya ada tiga KK yang mau tinggal, dan sisanya sudah tidak mau. Sehingga tiga KK yang tadinya mau akhirnya mengikuti yang lainnya dengan alasan jauh dari sekolah, dan tidak ada akses penyeberangan jembatan dari Pantai Pasigi,” ujarnya.
Kalman juga mengatakan, penyerahan ke Pemdes tersebut menunggu fasilitas air dan lampu, namun saat ini masyarakat justru sudah menolak untuk tinggal dilokasi Huntara itu.
Sementara fasilitas yang diadakan oleh pihak BPBD berupa lampu penerang Huntara yaitu mesin genset, dan air bersih melalui jaringan Pamsimas lengkap dengan meterannya.
“Lalu itu sudah lengkap fasilitas, air sudah dengan meteran, mesin genset 1200 kilowatt lengkap dengan balon lampu, tapi masyarakat memang yang sudah tidak mau tinggal disitu, dan penyerahannya ke Pemdes saja sampai saat ini tidak ada,” pungkasnya.
Laporan : Tommy Noho
