PARIMO, KONTEKS SULAWESI – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Asmadi mengatakan, kesadaran masyarakat di wilayah itu masih sangat kurang dalam mengurus administrasi kependudukan (Adminduk).
Hal tersebut, kata dia, ditandai dengan minimnya minat masyarakat untuk datang melakukan perekaman dan percetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) maupun berbagai Adminduk lainnya, baik di Disdukcapil hingga dibeberapa titik lokasi yang ditentukan.
“Terus terang, hampir setiap saat kami turun lapangan untuk melakukan perekaman dan percetakan khususnya e-KTP, kami biasanya menunggu sampai 5 hari, tetapi tidak ada masyarakat yang datang. Padahal sebelumnya sudah disosialisasikan, bahkan sudah diumumkan di Masjid. Kami telah melakukan upaya jemput bola, tapi kesadaran masyarakat untuk mengurus Adminduk masih tetap kurang,” ujar Asmadi di ruang kerjanya, Senin (17/3/2025).
Dia menjelaskan, mulai Januari hingga Maret 2025, ketersediaan blanko untuk percetakan e-KTP di Disdukcapil Parigi Moutong, sebanyak 10 ribu. Meskipun demikian, dari jumlah tersebut belum sepenuhnya terselesaikan. Hal itu dikarenakan, ketersediaan film dan reborn e-KTP masih sangat terbatas.
Asmadi pun menerangkan, adapun jumlah stok reborn e-KTP yang ada di Disdukcapil Parigi Moutong, tertinggal sebanyak 3. Sementara, untuk stok film e-KTP kurang lebih 6 atau 7.
“Sampai sekarang kami masih menunggu pengadaan itu. Masalah ini juga sudah saya koordinasikan dengan Pak Sekda Parmout. Karena dalam percetakan e-KTP, tiga media ini satu paket. Jadi, jika salah satunya tidak ada, maka percetakan e-KTP tidak bisa dilakukan,” ungkapnya.
Dia juga menuturkan, bahwa dalam 1 reborn itu maksimal bisa mencetak sebanyak 500 keping e-KTP. Sedangkan 1 film, bisa mencetak 1.000 keping e-KTP.
Dengan terbatasnya sarana pendukung tersebut, kata ia, maka Disdukcapil Parigi Moutong, menargetkan perekaman sekaligus percetakan e-KTP sebanyak 60 keping per harinya. Jumlah itu, masih dikhususkan untuk kebutuhan yang mendesak.
“Ini pun fluktuatif, tergantung dari jumlah masyarakat yang datang,” ujarnya.
Ia menambahkan, berbagai upaya yang dilakukan dengan cara jemput bola dan lain sebagainya tersebut, bertujuan guna memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.
Untuk itu, ia mengimbau kepada semua pegawai agar selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang datang mengurus Adminduk, baik itu dilapangan maupun dikantor. Pasalnya, setiap warga negara wajib memiliki administrasi kependudukan yang lengkap.
“Kami terus berupaya agar warga yang belum rekam e-KTP segera melakukan perekaman, terutama bagi pemula. Karena target kami ditahun ini semua masyarakat sudah memiliki Adminduk. Saya juga menegaskan, jika ada yang mendengar dan melihat pegawai ataupun staf dan operator melakukan pungli, segera laporkan ke saya. Saya pastikan akan dinonjobkan,” pungkasnya.
Laporan : Abdul Farid
