PALU, KONTEKS SULAWESI – Lonjakan harga material pasir dan batu (sirtu) Sulawesi Tengah (Sulteng) yang tak terkendali, dikhawatirkan dapat menghambat kelancaran pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dengan kenaikan tiga sampai empat kali lipat dari harga pokoknya, mendorong Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Sulteng di Palu, Jumat (27/9/2024).
“Rapat ini membahas pemuktahiran dan pengendalian laju kenaikan harga material sebagai dasar perumusan kebijakan/aturan dalam mendukung pembangunan infrastruktur IKN,” kata Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Nicodemus Daud.
Nicodemus menyampaikan akibat kenaikan harga material yang mencekik tersebut, dipastikan dapat membuka peluang kompetitor lain menggantikan Sulteng sebagai pemasok utama material pembangunan IKN.
“Konon kabarnya ada dua daerah yang bakal menikung Sulteng sebagai pemasok utama material pembangunan IKN yakni, Sulawesi Barat dan Banten,” sebutnya.
Sehingga melalui rapat koordinasi ini, dirinya berharap akan ada solusi dari Pemerintah Provinsi Sulteng, untuk memastikan pasokan material yang stabil dan terjangkau bagi pelaku jasa konstruksi yang melaksanakan pembangunan infrastruktur IKN.
Menanggapi hal itu, Pjs Gubernur Sulteng diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto mengakui bahwa Sulteng tidak hanya berperan sebagai kawasan penyangga pangan IKN, tetapi juga pemasok material pembangunan, terutama sirtu berkualitas ke Kalimantan.
“Pembangunan di Balikpapan banyak didukung material dari Palu dan Donggala, yang diakui bagus kualitasnya,” tuturnya.
Karenanya, Rudi Dewanto sepakat dengan Direktur Nicodemus bahwa diperlukan upaya konkret pengendalian harga material sirtu Sulteng, untuk mencegah masuknya kompetitor lain.
“Kami bersyukur bapak direktur sudah datang ke daerah kami, untuk melakukan monitoring sehingga tidak lari ke daerah lain,” ucapnya.
Rudi pun mengatakan, dengan disetopnya sementara waktu operasional perusahaan tambang galian C di lokasi Kelurahan Tipo dan Watusampu belum lama ini, diperkirakan akan ikut menghambat kelancaran rantai pasok.
Sehingga diperlukannya solusi bagaimana menyeimbangkan kepentingan lingkungan dan ekonomi, agar dapat jalan bersama.
Dirinya juga mengisyaratkan bahwa spirit pembangunan IKN yang ramah lingkungan harus dijalankan semua pihak dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab.
“Prinsip lingkungan hidup dan taat tambang tidak boleh dihiraukan,” ujarnya mempertegas.
Kegiatan ini turut diikuti Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sulteng Faidul Keteng, Perangkat Daerah Provinsi dan Kota Palu, Kepala Balai Kementerian PUPR, pelaku jasa konstruksi dan produsen sirtu.
Laporan : Abdul Farid
