Disdikbud Parigi Moutong Genjot Pelayanan Pendidikan Lewat e-SPM

oleh -131 Dilihat
oleh
Pentingnya Sinergi Lintas Sektor Dalam Penerapan SPM
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Moutong, Sunarti saat memberikan sambutan pada Bimtek Sinergitas dan Konsolidasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui aplikasi e-SPM, di Aula lantai dua Gedung Disdikbud pada Rabu (18/6/2025). Foto: IST

PARIMO, KONTEKS SULAWESIUntuk memperkuat kualitas layanan pendidikan dasar di daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Sinergitas dan Konsolidasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui aplikasi e-SPM.

Kegiatan yang berlangsung di Aula lantai dua Gedung Disdikbud pada Rabu (18/6/2025) ini melibatkan pejabat struktural, kepala satuan pendidikan, serta perwakilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari berbagai sektor yang terkait langsung dengan pelayanan dasar pendidikan.

“SPM adalah indikator minimal layanan yang wajib dipenuhi Pemerintah Daerah. Olehnya melalui bimtek, kami ingin memastikan semua pihak memahami peran dan tanggung jawabnya,” ujar Sunarti, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Moutong.

Baca Juga:  Bupati Parimo Klaim 80 Persen Program 100 Hari, September Akan Tuntas

Menurutnya, penerapan Standar Pelayanan Minimal merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa pelayanan dasar adalah urusan wajib Pemerintah Daerah terhadap warga negaranya. Oleh karena itu, diperlukan sinergi lintas sektor agar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan bisa berjalan terintegrasi dan terukur.

“Sinergitas dan konsolidasi sangat penting dalam meningkatkan kapasitas perangkat daerah, terutama dalam merancang dokumen perencanaan berbasis SPM yang tepat sasaran,” jelasnya.

Ia pun menuturkan bahwa Bimtek tersebut tak hanya berfokus pada aspek teknis penerapan e-SPM, tetapi juga membangun pemahaman bersama antar perangkat daerah tentang pentingnya koordinasi dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, terutama di sektor pendidikan.

Baca Juga:  Tim Percepatan Penurunan Stunting Parigi Moutong Gelar Evaluasi Kinerja

Kegiatan ini diikuti oleh sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran strategis dalam pemenuhan SPM, yakni Bappelitbangda, BPKAD, Bagian Pemerintahan dan Umum, Disdikbud, Dinas Kesehatan, DPUPRP, BPBD, Satpol PP dan Damkar, serta Dinas Sosial dan Dinas Perumahan Kawasan dan Permukiman.

“Koordinasi lintas sektor adalah kunci. Hanya dengan kerja sama yang solid, dokumen perencanaan berbasis SPM bisa benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

Laporan : Abdul Farid

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *