PARIMO, KONTEKS SULAWESI – Sekretaris Daerah (Sekda) Parigi Moutong (Parimo), Zulfinasran, mewakili Bupati Parimo, Erwin Burase, secara resmi membuka rapat pemaparan program penguatan lembaga ekonomi daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat Bupati pada Senin (15/10/2025) dan dihadiri jajaran pemerintah daerah, DPRD, hingga perwakilan pelaku usaha.
Dalam paparannya, Zulfinasran menjelaskan bahwa program ini merupakan wujud nyata visi misi Bupati melalui konsep Gerbang Desa untuk Desa. Program tersebut menekankan peran koperasi sebagai motor penggerak ekonomi daerah sekaligus memperkuat produksi pangan masyarakat.
“Melalui presentasi hari ini, kami berharap dukungan penuh dari seluruh stakeholder, terutama pemerintah daerah dan DPRD, agar visi misi ini berjalan berkelanjutan,” ujarnya.
Sekda menyoroti persoalan klasik yang masih dihadapi petani, yakni ketidaksesuaian antara produksi dan permintaan, ditambah tingginya biaya logistik serta minimnya transparansi harga. Akibatnya, petani kerap hanya menjual beras pada pasar murah di wilayah masing-masing tanpa mendapatkan harga yang layak.
“Ini salah satu yang perlu mendapat perhatian serius. Selama ini koperasi maupun Bumdes belum berperan aktif dalam pergerakan ekonomi daerah, sehingga petani masih sulit memperoleh harga jual yang adil,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menguraikan bahwa target utama program ini adalah memberdayakan lembaga ekonomi desa guna menciptakan sistem distribusi pangan yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah juga tengah menyiapkan regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati yang sudah diajukan ke Kementerian Hukum.
Dalam jangka menengah, program ini akan diuji coba di seluruh Kabupaten se-Sulawesi Tengah. Sedangkan dalam jangka panjang, diharapkan dapat menjadi usulan kebijakan di tingkat provinsi sekaligus memperkuat otonomi daerah dalam ekosistem pangan.
Fenomena harga beras di berbagai daerah juga menjadi perhatian. Sekda menilai, perbedaan harga beras medium dan premium yang tidak stabil dipengaruhi distribusi dan transportasi yang belum merata. Untuk itu, pemerintah merancang tiga rantai pasok melalui Koperasi Merah Putih, Bumdes, dan Dinas Perindag.
Dengan skema ini, pembelian bahan pangan bisa dikendalikan secara terintegrasi. Jika terjadi lonjakan inflasi pangan, harga akan tetap mengikuti standar harga eceran tertinggi dengan mengutamakan kekuatan ekonomi lokal.
Sementara itu, Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, yang turut hadir dalam rapat tersebut, menyampaikan apresiasi terhadap Koperasi Merah Putih yang dinilai sangat membantu petani dan pelaku usaha lokal.
“Kami berharap para petani dapat menjual hasil pangan melalui Koperasi Merah Putih secara serentak, agar sumber daya alam daerah benar-benar terlindungi dan memberi manfaat luas,” pungkasnya.
Sumber: Diskominfo Parigi Moutong
