PARIMO, KONTEKS SULAWESI — Air Sungai Moutong kian dangkal, arusnya melambat, dan tiap kali hujan deras tiba, ancaman banjir mengintai permukiman warga di sekitarnya. Di balik persoalan itu, ada tarik-menarik kewenangan antarinstansi yang membuat proses normalisasi berjalan lamban. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) kini mendesak agar Balai Wilayah Sungai (BWS) Gorontalo dan pemerintah provinsi segera turun tangan menyelamatkan aliran sungai strategis tersebut.
Bupati Parimo Erwin Burase menegaskan, normalisasi Sungai Moutong harus segera dilakukan karena kondisinya sudah kritis. Ia menyebut, meski kewenangan pengelolaan masih berada di bawah BWS Gorontalo, Pemda Parimo siap berkoordinasi untuk mempercepat langkah penanganan.
“Nanti saya coba koordinasikan dulu. Karena ini sudah disampaikan juga oleh anggota DPR dari Gerindra agar menjadi perhatian kita bersama,” kata Erwin saat ditemui sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Kamis (30/10/2025).
Erwin menjelaskan, kondisi Sungai Moutong membutuhkan intervensi serius agar aliran air dapat kembali normal. Ia mencontohkan, model penanganan seperti di Kayuboko bisa menjadi acuan, di mana seluruh pihak lintas instansi terlibat secara kolektif dalam pengerjaan fisik dan pengawasan.
“Mereka juga menginginkan penanganan di Moutong seperti di Kayuboko. Semua turun tangan penuh, agar sungai itu bisa dikembalikan seperti semula, tidak lagi mengancam banjir saat hujan,” ujarnya.
Selain soal teknis, Bupati menilai penting adanya koordinasi lintas wilayah karena Sungai Moutong melintasi kawasan yang menjadi batas administrasi antara Parigi Moutong dan wilayah kerja BWS Gorontalo. Kondisi ini, kata dia, kerap menjadi penghambat dalam menentukan langkah cepat di lapangan.
“Kita ingin sungai ini kembali lancar dan aman bagi masyarakat. Tapi untuk itu, kita tidak bisa kerja sendiri. Semua pihak harus bergerak bersama,” pungkas Erwin.
Laporan: Tommy Noho








