PARIMO, KONTEKS SULAWESI — Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menghentikan bantuan pendidikan bagi mahasiswa pada tahun anggaran 2026. Kebijakan ini diambil di tengah klaim keterbatasan fiskal daerah, meski bantuan tersebut selama ini menjadi satu-satunya sokongan pemerintah bagi mahasiswa yang berada di tahap akhir penyelesaian studi.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Moutong, Sunarti, mengatakan bantuan pendidikan mahasiswa memang sejak awal sangat terbatas. Nilainya hanya sekitar Rp2 juta per mahasiswa dan hanya diberikan kepada mahasiswa yang telah memasuki fase akhir kuliah, seperti penyusunan skripsi atau menjelang ujian meja.
“Itu pun bantuannya sangat kecil dan sifatnya terbatas. Hanya untuk mahasiswa yang sudah mau menyelesaikan studi,” kata Sunarti saat ditemui beberapa waktu lalu.
Menurut Sunarti, pada tahun ini bantuan tersebut tidak lagi dianggarkan. Pemerintah daerah, kata dia, memilih menghapus pos anggaran bantuan mahasiswa sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran.
Penghapusan itu tak lepas dari membengkaknya beban belanja daerah, terutama untuk pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang nilainya disebut mencapai sekitar Rp300 miliar. Kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah memangkas sejumlah item anggaran, termasuk bantuan pendidikan.
“Karena beban daerah cukup besar, ada beberapa item yang akhirnya dihilangkan,” ujar Sunarti.
Padahal, bantuan pendidikan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah kepada mahasiswa asal Parigi Moutong agar dapat menyelesaikan studinya tepat waktu. Tanpa dukungan itu, mahasiswa, khususnya dari keluarga kurang mampu, kembali harus menanggung seluruh beban biaya akhir studi secara mandiri.
Sunarti berharap kebijakan penghapusan ini tidak bersifat permanen dan dapat dikaji ulang pada penganggaran berikutnya.
“Harapannya ke depan bisa dianggarkan kembali, supaya bisa membantu mahasiswa Parigi Moutong menyelesaikan studinya,” katanya.
Kebijakan ini menambah daftar konsekuensi dari penataan belanja pegawai yang kian membesar, sementara ruang fiskal untuk sektor pendukung pendidikan justru semakin menyempit.
Laporan: Basrul Idrus
