PARIMO, KONTEKS SULAWESI – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menegaskan komitmennya dalam memperkuat pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi melalui rapat koordinasi yang digelar di Aula Lantai II Kantor Bupati, Kamis (7/5/2026).
Kegiatan yang dibuka Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Aswini Dimpel, mewakili Bupati H. Erwin Burase, didampingi Koordinator Program Sehat Sulawesi Tengah, Nudiatulhuda Mangun, menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan.
Dalam sambutannya, Aswini Dimpel menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menginisiasi kegiatan tersebut sebagai bentuk kolaborasi dalam mendukung pembangunan kesehatan di daerah.
Ia mengatakan, pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi merupakan bagian penting dari pembangunan kesehatan nasional yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 melalui transformasi sistem kesehatan, penguatan sumber daya manusia, serta pemerataan layanan kesehatan.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong juga terus memperkuat komitmen tersebut melalui berbagai program daerah, di antaranya Berani Sehat dan Gerakan Sehat Bersama, yang bertujuan memperluas akses layanan kesehatan yang cepat, mudah, berkualitas, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan.
“Melalui Program Berani Sehat, kita terus memperkuat layanan kesehatan primer, memperluas jangkauan pelayanan hingga wilayah terpencil, serta meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, termasuk perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujar Aswini.
Ia menjelaskan, Gerakan Sehat Bersama juga menjadi wadah kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan inklusif bagi seluruh masyarakat.
Aswini mengungkapkan, Kabupaten Parigi Moutong masih menghadapi sejumlah tantangan di sektor kesehatan. Berdasarkan data yang dipaparkan, terdapat 130 kasus pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, 10 kasus kematian ibu, serta 81 kasus kematian anak yang memerlukan perhatian serius.
Selain itu, prevalensi stunting tercatat sebesar 9,3 persen, capaian peserta KB aktif mencapai 69,87 persen, KB pasca persalinan sebesar 47,20 persen, serta terdapat 32 kasus HIV yang menunjukkan pentingnya penguatan edukasi, pencegahan, dan layanan kesehatan yang bebas diskriminasi.
Menurut Aswini, berbagai persoalan tersebut membutuhkan langkah terpadu melalui sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan agar pendekatan promotif dan preventif dapat berjalan beriringan dengan pelayanan kuratif dan rehabilitatif.
Ia berharap kegiatan tersebut mampu menghasilkan langkah-langkah konkret dalam memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas, serta memastikan setiap perempuan, anak, dan remaja memperoleh akses terhadap informasi yang benar, layanan kesehatan berkualitas, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
Rapat tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Provincial Manager Program Sehat Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Rieneke Rolos, Ketua Pimpinan Aisyiyah Sulawesi Tengah sekaligus Koordinator Community Mobilization Officer Program Sehat Sulteng, para pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrasi, pejabat pengawas, serta Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Parigi Moutong.
“Dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan seluruh elemen masyarakat, saya yakin upaya pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi akan memberikan dampak nyata bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Parigi Moutong,” pungkasnya.
Sumber: Diskominfo Parigi Moutong.
