PARIMO, KONTEKS SULAWESI — Sekitar 15.000 nelayan dan 3.000 pembudidaya ikan di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menjadi sasaran penguatan tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah mulai menaruh perhatian pada ketepatan data nelayan, pengawasan BBM bersubsidi, penerimaan PAD, hingga perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor perikanan.
Sejumlah persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Kerja Petugas Lapangan dan Penyuluh Perikanan yang berlangsung selama dua hari, 9–10 November 2026, di Hotel Anutapura, Kecamatan Parigi. Kegiatan dibuka pada Senin (9/11/2026) oleh Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia, Pengembangan Kawasan dan Wilayah, Muhammad Indrus, S.Pi., M.A.P., yang membacakan sambutan Bupati Parigi Moutong.
Dalam sambutan tersebut, petugas lapangan dan penyuluh perikanan disebut memiliki posisi penting sebagai penghubung pemerintah dengan nelayan dan pelaku usaha perikanan. Mereka bertanggung jawab mendukung pendataan, pembinaan, pendampingan, pelayanan, serta pengawasan di lapangan.
Rapat kerja ini juga diarahkan menjadi forum evaluasi agar pelaksanaan program kelautan dan perikanan lebih terkoordinasi, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Salah satu agenda utama adalah pembenahan data nelayan menggunakan sistem by name by address. Pemutakhiran ini diperlukan agar identitas dan kondisi penerima program pemerintah tercatat secara lengkap, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Pengawasan distribusi BBM bersubsidi juga menjadi perhatian. Petugas diminta memastikan bahan bakar tersebut diterima nelayan yang memenuhi persyaratan. Verifikasi identitas dan profesi menjadi bagian penting dalam proses penerbitan barcode BBM bersubsidi untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas negara.
Di sisi lain, pemerintah daerah mendorong peningkatan PAD dari sektor kelautan dan perikanan melalui evaluasi penerimaan retribusi. Petugas pemungut diminta menjalankan tugas secara transparan, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perlindungan nelayan melalui BPJS Ketenagakerjaan turut menjadi agenda pembahasan. Sosialisasi perlu diperluas agar nelayan memahami manfaat jaminan sosial, terutama dalam menghadapi risiko kecelakaan kerja dan dampaknya terhadap keluarga.
Selain itu, pembaruan statistik perikanan tangkap dinilai penting sebagai dasar penyusunan kebijakan. Seluruh petugas juga diminta memahami regulasi serta memberikan pelayanan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pemerintah daerah membuka ruang bagi masyarakat maupun media untuk menyampaikan masukan dan laporan terkait pelayanan di lapangan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Parimo, Dr. Mohamad Nasir, S.Pi., M.Si., dalam arahannya menekankan pentingnya kerja sama antara penyuluh perikanan dari pemerintah pusat dan petugas teknis pemerintah daerah.
Ia menjelaskan, penyuluh perikanan merupakan perpanjangan tangan Kementerian Kelautan dan Perikanan di daerah. Peran mereka mencakup pendampingan masyarakat, pelaksanaan program kementerian, serta dukungan terhadap pengumpulan dan validasi data teknis perikanan.
Nasir menyebutkan, terdapat sekitar 15.000 nelayan dan 3.000 pembudidaya ikan di Parimo. Jumlah tersebut menunjukkan besarnya masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sektor kelautan dan perikanan.
Menurutnya, pekerjaan sebagai nelayan memiliki risiko tinggi karena sangat bergantung pada kondisi alam, termasuk badai, gelombang laut, dan perubahan cuaca. Karena itu, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan perlu diperluas untuk memberikan perlindungan kepada nelayan dan keluarganya.
Nasir juga meminta seluruh peserta memanfaatkan rapat kerja tersebut untuk mengevaluasi dan memeriksa kembali data nelayan, terutama yang berkaitan dengan persyaratan penerbitan barcode BBM bersubsidi.
Ia mengingatkan agar kartu usaha perikanan hanya diberikan kepada warga yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai nelayan sesuai ketentuan. Status tersebut harus dibuktikan melalui verifikasi, bukan sekadar pengakuan atau aktivitas memancing sebagai hobi.
Penertiban administrasi, lanjutnya, diperlukan agar fasilitas pemerintah tidak disalahgunakan dan subsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. Ketelitian serupa juga harus diterapkan dalam memvalidasi penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan maupun santunan.
Melalui rapat kerja ini, pemerintah daerah berharap koordinasi antara penyuluh perikanan, petugas lapangan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan semakin solid. Pembenahan data, pengawasan subsidi, peningkatan PAD, serta perluasan perlindungan sosial diharapkan berjalan beriringan untuk memperkuat sektor perikanan dan kesejahteraan masyarakat.
“Seluruh petugas lapangan dan penyuluh perikanan harus memastikan data nelayan benar-benar valid agar program pemerintah, termasuk subsidi BBM dan perlindungan jaminan sosial, tepat sasaran,” tegas Nasir, pungkasnya.
Sumber: Diskominfo Kabupaten Parigi Moutong.
