PARIMO, KONTEKS SULAWESI – Komitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) lewat peluncuran program 100 hari kerja, Selasa (9/9/2025). Salah satu langkah strategis yang digulirkan adalah penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di RSUD Buluye Napoa’e Moutong, yang menjadi tonggak awal pembenahan layanan kesehatan daerah.
Acara launching dipimpin langsung oleh Bupati Parimo, H. Erwin Burase, didampingi Wakil Bupati H. Abdul Sahid, jajaran pejabat daerah, serta dihadiri unsur masyarakat.
“Acara ini sudah beberapa kali tertunda karena padatnya kegiatan, termasuk agenda di DPR RI yang sangat menentukan turunnya anggaran bagi Kabupaten Parigi Moutong. Alhamdulillah pada siang hari ini kegiatan bisa terlaksana,” ungkap Erwin.
Dalam sambutannya, Erwin menjelaskan bahwa dari 43 rumah sakit di Sulawesi Tengah, hanya empat rumah sakit yang sudah siap menerapkan KRIS, salah satunya adalah RSUD Buluye Napoae Moutong.
“Ini menjadi kebanggaan sekaligus tantangan bagi kita. RSUD Moutong sudah dipercaya masyarakat dan siap menerapkan layanan rawat inap standar,” jelasnya.
Sejak berdiri pada 23 Februari 2016, RSUD Buluye Napoae Moutong telah melayani ribuan pasien, dengan jumlah pasien rawat inap yang kini tercatat mencapai sekitar 500 orang.
Erwin menegaskan, peningkatan layanan kesehatan tidak hanya berhenti pada penerapan KRIS, tetapi juga mencakup ambulans rujukan gratis, pelayanan kesehatan gratis hanya dengan KTP, serta pemulangan jenazah tanpa biaya.
“Kalau masih ada pungutan atau biaya tambahan, segera laporkan. Semua layanan sudah gratis sesuai janji kampanye kami,” tegasnya.
Ia menambahkan, apabila rumah sakit tidak memenuhi standar KRIS, maka kontrak dengan BPJS bisa terancam putus, sehingga masyarakat akan terbebani biaya mandiri. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya seluruh rumah sakit di Parimo, termasuk RSUD Raja Tinombo, RSUD Buluye Napoae Moutong, dan RSUD Anuntaloko Parigi, segera memenuhi indikator KRIS.
Dalam kesempatan itu, Erwin juga menekankan bahwa program 100 hari kerja bukan visi-misi, melainkan tradisi pemerintahan untuk menunjukkan hasil nyata sejak awal masa jabatan.
Beberapa program yang dijalankan antara lain:
Penerapan KRIS di RSUD.
Layanan kesehatan gratis dengan KTP.
Rujukan dan ambulans gratis.
Pemulangan jenazah tanpa biaya.
Bantuan seragam gratis untuk siswa SD dan SMP sebanyak 15 ribu lebih.
Pembagian 20.000 tabung gas LPG isi ulang gratis bagi masyarakat kurang mampu sesuai data DTKS.
Bupati berharap, program-program tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
“Kami ingin masyarakat Parigi Moutong tidak lagi harus berobat jauh ke provinsi lain. Semua kebutuhan kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi bisa dipenuhi di daerah kita sendiri. Insya Allah, ini akan terus kita tingkatkan sampai akhir masa jabatan,” pungkasnya.***
Laporan: Rizky
