PARIMO, KONTEKS SULAWESI – Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) dari Fraksi PDI Perjuangan, Fathia, melontarkan kritik keras terhadap manajemen RSUD Tinombo dan pemerintah daerah. Ia menilai lambannya penyelesaian perpanjangan kontrak dokter spesialis berdampak langsung pada pelayanan kesehatan masyarakat miskin, khususnya di wilayah terpencil.
Fathia mengungkapkan persoalan ini secara langsung kepada Bupati Parigi Moutong, Ia menegaskan bahwa kekosongan dokter spesialis, terutama dokter anak, telah memicu masalah serius di lapangan, termasuk penanganan pasien yang tidak maksimal hingga beban biaya yang harus ditanggung masyarakat.
“Saya berharap persoalan pemutusan atau perpanjangan kontrak dokter spesialis di RSUD Tinombo ini bisa dipercepat solusinya oleh Pak Bupati,” ujar Fathia. Senin (19/01/2026).
Menurut Fathia, keluhan warga terus berdatangan, terutama dari Dusun Sija, Desa Sidoan Barat, Kecamatan Sidoan, yang wilayahnya terpencil di Parigi Moutong. Dalam hampir sepekan terakhir, banyak anak mengalami diare dan harus dirawat di RSUD Tinombo. Namun, karena ketiadaan dokter spesialis anak, pasien hanya ditangani dokter umum.
“Masyarakat kami, yang sebagian besar tergolong miskin, diberitahu bahwa anak-anak mereka ditangani dokter umum karena tidak ada dokter spesialis anak,” katanya.
Ironisnya, meski tidak mendapatkan layanan dokter spesialis, keluarga pasien tetap diminta membayar biaya perawatan. Fathia menilai hal ini tidak adil dan memberatkan warga, apalagi sebagian pasien seharusnya masuk kategori kelas III dan dijamin layanan kesehatan pemerintah.
“Yang aneh, sudah tidak ditangani dokter spesialis anak, tapi masyarakat masih diminta bayar. Akhirnya pasien pulang karena tidak mampu,” tegasnya.
Fathia mengaku telah berkoordinasi dengan pihak BPJS dan administrasi RSUD Tinombo. Ia menyarankan agar pasien miskin dimasukkan dalam skema layanan kesehatan daerah Berani sehat agar tetap bisa mendapatkan perawatan tanpa beban biaya tambahan. Namun, solusi tersebut dinilai hanya bersifat sementara jika akar masalah kekurangan dokter spesialis tidak segera diselesaikan.
Fathia menekankan bahwa pemerintah daerah harus segera mengambil langkah konkret demi menjamin hak kesehatan masyarakat.
“Saran kami, pemerintah daerah harus secepatnya menyelesaikan persoalan perpanjangan kontrak dokter spesialis di RSUD Tinombo maupun rumah sakit lainnya. Jangan sampai masyarakat terus jadi korban,” pungkas Fathia.
Laporan: Tommy Noho
