PARIMO, KONTEKS SULAWESI — Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sutoyo, menyoroti mandeknya sejumlah proyek nasional yang dinilai berdampak langsung terhadap layanan dasar masyarakat. Sorotan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD, Senin (19/01/2026), menyusul laporan pemberitaan sejak Desember hingga kini terkait belum tuntasnya sejumlah fasilitas publik strategis.
Sutoyo Politikus Nasdem itu menegaskan, persoalan proyek lambat bukan hanya menjadi tanggung jawab komisi tertentu di DPRD, melainkan kritik terbuka bagi seluruh anggota dewan. Ia menyebut, DPRD harus bersikap kolektif dalam memastikan keberlanjutan pembangunan yang menyangkut kepentingan publik.
“Ini bukan hanya kritik untuk Komisi III atau Komisi IV, tetapi untuk kita semua sebagai anggota DPRD,” ujar Sutoyo dalam paripurna.
Ia kemudian mempertanyakan tindak lanjut pemerintah daerah terhadap tiga proyek nasional yang dinilai krusial, yakni pembangunan fasilitas laboratorium kesehatan (labkes), perpustakaan, dan Puskesmas Torue. Menurutnya, ketiga proyek tersebut memiliki korelasi langsung dengan program prioritas pemerintah daerah.
“Saya ingin menanyakan secara terbuka, bagaimana tindak lanjut dari proyek nasional itu, karena semuanya berpengaruh pada program pemerintahan daerah,” kata Sutoyo.
Lebih jauh, Sutoyo menjelaskan bahwa sektor kesehatan dan pendidikan merupakan layanan dasar yang menjadi fondasi berbagai program unggulan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Ia menyinggung program kesehatan dan pendidikan yang selama ini digaungkan pemerintah daerah, yang akan terdampak jika infrastruktur pendukung tidak segera diselesaikan.
“Layanan dasar seperti kesehatan, Puskesmas, dan perpustakaan memiliki korelasi langsung dengan program daerah. Kalau ini tidak tuntas, dampaknya ke mana-mana,” ujarnya.
Ia menilai, keterlambatan penyelesaian proyek tidak bisa hanya dijelaskan secara teknis. Pemerintah daerah, kata dia, perlu menyampaikan langkah progresif yang sudah dan akan ditempuh agar publik memperoleh kepastian. Sutoyo pun meminta jawaban resmi pemerintah daerah disampaikan langsung dalam forum paripurna.
“Kami mohon penjelasan di paripurna ini, langkah progres apa yang sudah dan akan dilakukan, agar ada kejelasan bagi masyarakat,” pungkas Sutoyo.
Laporan: Iskandar Miu
