PARIMO, KONTEKS SULAWESI — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) mulai menguji kebijakan sekolah lima hari atau full day school di sejumlah satuan pendidikan, meski kebijakan tersebut belum ditetapkan secara resmi. Uji coba ini dilakukan dengan dalih menyerap aspirasi masyarakat dan guru, sekaligus mengukur potensi keberatan orang tua dan kesiapan sekolah sebelum diajukan sebagai kebijakan daerah.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Moutong, Sunarti, mengatakan gagasan penerapan full day school muncul dari masukan berbagai pihak, mulai dari guru, kepala sekolah, hingga masyarakat. Menurut dia, meski tidak seluruh sekolah menyatakan siap, sebagian besar telah mulai menjalankan skema lima hari belajar.
“Ini bukan keputusan sepihak. Ada aspirasi dari masyarakat, juga dari guru-guru dan kepala sekolah. Tidak semua, tapi sebagian besar sudah melaksanakan,” kata Sunarti kepada Media ini.
Sunarti menilai penerapan sekolah lima hari memungkinkan siswa memiliki waktu lebih banyak bersama keluarga pada hari Sabtu. Skema ini, kata dia, merujuk pada praktik di sejumlah daerah sekitar yang lebih dulu menerapkan full day school.
“Atas permintaan beberapa pihak, kami berinisiatif melakukan uji coba. Kalau pembelajaran sampai Jumat, hari Sabtu bisa dimanfaatkan untuk keluarga,” ujarnya.
Dalam tahap awal, Dinas Pendidikan mengimbau seluruh kepala satuan Pendidikan, mulai dari TK, SD hingga SMP, untuk melakukan uji coba dengan pendampingan pengawas di masing-masing kecamatan. Namun ia menegaskan, jam pelajaran tetap harus terpenuhi meski hari belajar dipadatkan.
“Silakan diterapkan lima hari, tapi jam belajar hari Sabtu harus dipadatkan ke Senin sampai Jumat. Jam pelajaran tidak boleh berkurang,” ucapnya.
Konsekuensinya, waktu belajar harian akan bertambah. Sunarti menyebut jam pulang siswa yang biasanya pukul 12.00 siang bisa mundur hingga pukul 14.00 atau 15.00. Kondisi ini, menurut dia, menjadi salah satu poin utama evaluasi uji coba.
“Kami ingin tahu, anak-anak tetap menikmati atau tidak kalau lebih lama di sekolah. Guru juga apakah bersedia mengajar sampai sore, dan apakah orang tua akan mengeluh,” tuturnya.
Dinas Pendidikan, kata Sunarti, menunggu laporan resmi dari sekolah-sekolah yang melakukan uji coba. Jika tidak ditemukan protes signifikan, kebijakan full day school akan diusulkan kepada bupati dan sekretaris daerah untuk diterapkan pada tahun ajaran 2026.
“Kalau tidak ada keberatan berarti, kami akan minta izin ke bupati dan sekda. Tapi tetap opsional. Sekolah yang masih ingin belajar sampai Sabtu juga tidak masalah,” ungkap Sunarti.
Saat ini, uji coba full day school disebut telah berlangsung di hampir seluruh kecamatan, meski belum mencakup semua sekolah. Di Kecamatan Parigi, SMP Negeri 1 Parigi telah lebih dulu menerapkannya dan menyampaikan laporan resmi ke dinas. Beberapa SD, termasuk SD Negeri 2 di wilayah utara Parigi, juga disebut telah menjalankan skema serupa.
“Kalau sudah mencapai 50 persen atau lebih sekolah melaksanakan tanpa keberatan, kami akan dorong penerapan secara serentak,” pungkasnya.
Namun hingga kini, Dinas Pendidikan belum mempublikasikan hasil evaluasi tertulis uji coba tersebut, termasuk mekanisme pengaduan orang tua dan kesiapan sarana pendukung, meski wacana penerapan menyeluruh telah mulai digulirkan.
Laporan: Tommy Noho
