PARIMO, KONTEKS SULAWESI — Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menegaskan komitmennya memperkuat pelaksanaan reforma agraria melalui sinergi lintas sektor guna mewujudkan kepastian hukum atas tanah, pemerataan akses lahan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026 di Ruang Rapat Bupati, Selasa (7/7/2026).
Dalam arahannya, Bupati menegaskan reforma agraria merupakan agenda strategis nasional yang bertujuan mewujudkan pemerataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan. Menurutnya, program ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk mengurangi ketimpangan sosial, meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat perekonomian masyarakat, serta mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Ia juga menyoroti pentingnya peran Badan Bank Tanah dalam mendukung penyediaan dan redistribusi lahan bagi masyarakat. Karena itu, proses penetapan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) diharapkan berjalan secara transparan, akuntabel, berbasis data yang akurat, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan reforma agraria melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional, Badan Bank Tanah, dan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi tersebut diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang berkualitas untuk memberikan kepastian hak atas tanah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mempercepat pembangunan daerah di Sulawesi Tengah (Sulteng).
Mengakhiri sambutannya, H. Erwin Burase mengajak seluruh peserta rapat menjadikan forum koordinasi tersebut sebagai momentum memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang tertib, adil, dan berkelanjutan.
“Reforma agraria bukan sekadar penataan lahan, tetapi fondasi untuk menghadirkan keadilan, kepastian hak, dan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya.
Sumber: Diskominfo Kabupaten Parigi Moutong.
