PALU, KONTEKS SULAWESI – Penjabat (Pj) Bupati Parigi Moutong (Parimo), Richard Arnaldo, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (28/3/2024).
Penyerahan LKPD tersebut diserahkan langsung Pj Bupati Parimo, Richard Arnaldo, kepada Kepala Sekretariat Perwakilan BPK RI Sulawesi Tengah, Sumono, di Gedung BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah di Palu.
Richard mengatakan, penyerahan LKPD adalah salah satu kewajiban pemerintah daerah setelah pelaksanaan APBD 2023 sebagai tugas pertanggungjawaban dan pelaporan, sebagaimana siklus tata kelola kinerja.
“Apa yang dibuat ditulis dan dikerjakan, apa yang dikerjakan harus dipertanggungjawabkan dan apa yang dipertanggungjawabkan kemudian dilaporkan. Inilah bagian dari manajemen pemerintahan planning, organizing, actuating dan controling,” ujarnya.
Dikatakannya, berdasarkan pasal 56 UU Nomor 1 Tahun 2004, menjelaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyerahkan laporan keuangan unaudited kepada BPK. Penyerahan LKPD dilakukan tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir tiap tahunnya.
Terkait penyaluran APBD Tahun Anggaran 2023 yang berorientasi menjadi alat kesejahteraan masyarakat, sebut Richard, Pemerintah Daerah Kabupaten Parimo telah melaksanakannya sesuai ketentuan yang berlaku.
“Alhamdulillah penyaluran APBD 2023 berjalan dengan lancar,” ungkapnya.
Lebih lanjut ia menambahkan, bahwa setelah menerima laporan tersebut, BPK akan melakukan pemeriksaan lanjutan.
Sehingga ia berharap, dengan dilakukannya pemeriksaan itu dapat memberikan bimbingan dan feedback bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Parimo, dalam meningkatkan kualitas APBD kedepannya agar jauh lebih baik dari APBD tahun 2023.
“Kami akan berikhtiar semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan APBD agar lebih efektif dan efisien, sehingga memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Sekretariat Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Tengah, Sumono mengatakan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah diwilayah Provinsi Sulawesi Tengah beserta jajaranya, atas kerja samanya yang selalu berkomitmen guna mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
“Penyerahan LKPD ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah,” tuturnya.**
