PARIMO, KONTEKS SULAWESI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, melantik 114 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pilkada 2024. Acara pelantikan ini berlangsung, di Auditorium Kantor Bupati di daerah itu, Kamis (16/5).
Ketua KPU Parigi Moutong, Ariyana mengatakan, dari 114 anggota PPK yang dilantik terdapat 29 orang perwakilan perempuan yang tersebar dihampir semua kecamatan.
“Kami mengingatkan kepada rekan-rekan yang baru saja dilantik, sekiranya dapat melaksanakan tugas dan wewenang sebagai anggota PPK sesuai dengan PKPU Nomor 8 dan UU Nomor 7 Tahun 2017,” ujar Ariyana.
Dengan begitu, Ariyana berharap, seluruh anggota PPK dapat bekerja sama dan menjalin soliditas dengan sekretariat PPK yang nantinya akan ditetapkan setelah selesai pelantikan para ketua PPK.
Ia juga menegaskan, kedaulatan rakyat merupakan hal yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945, dinyatakan bahwa, kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.
“Dan terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Selanjutnya kedaulatan itu dipertegas,” ujarnya.
Kemudian, dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Dalam teori pemerintahan modern, kedaulatan rakyat kata Ariyana, dilaksanakan dalam sebuah sistem pemerintahan yang disebut dengan demokrasi.
Menurutnya, demokrasi secara sederhana diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.
“Jadi, para pendiri negara ini sesungguhnya telah menempatkan kedaulatan rakyat sebagai dasar pemerintahan dalam negara demokrasi,” tuturnya.
Dengan demikian, kedaulatan rakyat diaplikasikan melalui pemilihan umum. Sehingga, pemilihan umum inilah yang menjadikan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara bebas, rahasia, jujur dan adil.
“Penghormatan terhadap kedaulatan rakyat harus kita wujudkan dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.
Sebab, momentum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong 2024 pelaksanaanya tinggal beberapa lagi.
Momen ini menurutnya, harus dijadikan sebagai salah satu spirit untuk lebih menghormati hak-hak kedaulatan rakyat, khususnya di Kabupaten Parigi Moutong.
“Setiap penyelenggara, saya harapkan untuk memperbaiki niat dalam menyongsong pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong tahun 2024,” pungkasnya.
Laporan : Bambang Istanto