PARIMO, KONTEKS SULAWESI – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Zulfinasran Tiangso memastikan proses seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di wilayah itu akan dilakukan secara profesional, akuntabel dan berdasarkan prinsip meritokrasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekda Zulfinasran saat memberikan sambutan pada sosialisasi tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dan evaluasi penerapan norma, standar dan prosedur kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, di Auditorium Kantor Bupati setempat, Selasa (17/12/2024).
“Sosialisasi ini memiliki arti yang sangat penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan, khususnya terkait pengisian jabatan strategis dilingkungan Pemerintah Daerah Parigi Moutong,” kata Zulfinasran.
Menurutnya, pengisian jabatan tinggi pratama merupakan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk memastikan proses peranan strategis dalam merumuskan kebijakan, mengambil keputusan serta menggerakkan roda pemerintahan daerah.
Untuk itu, dia mengajak semua pihak yang terlibat dalam proses seleksi nantinya, dapat bersinergi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Sebagaimana hal tersebut, kata ia, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang menekankan transparansi, akuntabilitas serta profesionalisme dalam pengelolaan sumber daya manusia dilingkungan pemerintahan.
“Jabatan bukan hanya menuntut kompetensi teknis, tetapi juga kemampuan kepemimpinan dan integritas yang tinggi,” jelasnya.
Oleh karenanya, Sekda meminta kepada para peserta yang terdiri dari camat, sekretaris dinas dan badan, kepala bagian, inspektur pemandu, serta direktur rumah sakit dilingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, dapat memahami secara mendalam tentang mekanisme juga regulasi terbaru terkait pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama.
“Ini penting agar dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang kompeten, berintegritas dan berkomitmen tinggi terhadap pelayanan publik,” tuturnya.
Sebelumnya, Sekda Zulfinasran menjelaskan, bahwa tujuan dari sosialisasi tersebut yaitu untuk memberikan pemahaman komprehensif atau berkelanjutan kepada seluruh peserta, baik mengenai tata cara dan mekanisme, perencanaan seleksi hingga pelantikan.
“Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menyamakan persepsi, menyelaraskan rangka dan memperkuat komitmen dalam melaksanakan proses seleksi yang bersih dan berkualitas di Kabupaten Parigi Moutong,” pungkasnya.
Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bekerja sama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Parigi Moutong, mulai 17-18 Desember 2024.
Laporan : Andi Riskan
