Pendidikan Inklusif Jadi Prioritas, Langkah Nyata Bupati Parimo

oleh -205 Dilihat
oleh
Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase (tengah) memimpin rapat koordinasi pembentukan Sekolah Rakyat bersama Sekretaris Daerah Zulfinasran dan sejumlah kepala OPD di Ruang Rapat Bupati, Selasa (17/6/2025). Rapat membahas kesiapan lahan, fasilitas, serta konsep pendidikan gratis untuk anak-anak dari keluarga miskin di Kabupaten Parimo. Foto: Diskominfo Parigi Moutong.

PARIMO, KONTEKS SULAWESI – Upaya menciptakan akses pendidikan merata bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Parigi Moutong mulai menampakkan titik terang. Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, memimpin langsung rapat koordinasi pembentukan Sekolah Rakyat, yang dirancang sebagai solusi pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di daerahnya.

Rapat yang digelar pada Selasa (17/6/2025) di Ruang Rapat Bupati itu turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Zulfinasran dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Agenda utama rapat adalah membahas kesiapan lahan, kriteria bangunan, jumlah siswa yang akan ditampung, serta penyediaan fasilitas penunjang yang memadai.

Baca Juga:  Wajib Dihindari, 7 Kebiasaan Ini Bisa Jadi Pemicu Serangan Jantung

“Kita tidak hanya bicara soal gedung, tapi menyusun mimpi jangka panjang tentang generasi yang tak boleh lagi putus sekolah karena keterbatasan ekonomi,” ujar Bupati.

Sekolah Rakyat rencananya akan dibangun di atas lahan seluas 19 hektare. Fokus utamanya adalah menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu serta mereka yang berisiko tinggi tidak melanjutkan pendidikan karena kondisi sosial ekonomi.

Sekretaris Daerah Zulfinasran dalam pemaparannya menyebutkan bahwa salah satu lokasi potensial yang tengah dipertimbangkan adalah area Gedung Olahraga (GOR) di Desa Jonokalora, Kecamatan Parigi Barat.

Baca Juga:  Hilang di Kebun, Warga Palolo Dalam Pencarian Tim SAR

“Kita melihat GOR Jonokalora punya posisi strategis dan akses yang cukup baik, ini bisa menjadi pusat pendidikan inklusif di wilayah barat,” jelas Zulfinasran saat menyampaikan opsi lokasi.

Bupati Erwin Burase menyambut baik semua laporan dan usulan dalam rapat tersebut. Ia menegaskan, Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi gerakan moral daerah untuk memastikan pendidikan sebagai hak, bukan privilese.

“Bukan soal besar atau kecilnya anggaran, tapi tentang keberanian kita memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan,” pungkas Erwin Burase.

Sumber: Diskominfo Parigi Moutong

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *