PARIMO, KONTEKS SULAWESI – Para relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) di Kabupaten Parigi Moutong tengah menghadapi kondisi memprihatinkan akibat ketiadaan dukungan anggaran dari pemerintah daerah. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong, Safaat Pampi.
“Di kegiatan penanganan bencana alam dan sosial untuk tahun 2024, anggarannya nol atau tidak ada,” ujar Safaat saat rapat pansus LKPJ di hadapan anggota DPRD Parigi Moutong, Kamis (03/07/2025).
Menurutnya, saat ini Bidang Linjamsos memiliki tiga program utama, yaitu penanganan stunting, bencana alam, dan bencana sosial. Namun, hanya program penanganan stunting yang mendapat alokasi dana sebesar Rp300 juta lebih. Untuk penanganan bencana, pihaknya hanya mengandalkan bantuan dari Kementerian Sosial RI.
“Meski tanpa anggaran daerah, kami tetap bisa menangani karena adanya dukungan dari Kemensos,” tambahnya.
Safaat menyebut, keberhasilan penanganan bencana selama ini ditopang oleh dua pilar penting, yakni relawan Tagana dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Para pendamping PKH memperoleh gaji dari Kemensos setara upah minimum regional (UMR), sementara relawan Tagana hanya mendapat tali asih sebesar Rp250 ribu per bulan dari Kemensos, tanpa dukungan daerah.
Ia menyoroti bahwa Tagana Parigi Moutong pernah meraih penghargaan nasional atas kontribusi dalam menangani bencana erupsi gunung di Pulau Tagulandang, Sulawesi Utara. Meski begitu, kesejahteraan para relawan belum menjadi prioritas di daerah.
“Yang seharusnya mendapatkan penghargaan pula di daerah paling tidak dalam hal kesejahteraan, tapi malah menjadi non prioritas,” keluhnya.
Relawan Tagana juga dikenal aktif dan responsif dalam menangani bencana di seluruh wilayah Parigi Moutong, mulai dari Kecamatan Sausu hingga Moutong. Namun, hingga kini belum ada alokasi anggaran untuk mereka dari Pemda Parigi Moutong baik pada 2024 maupun 2025.
“Karena tidak ada anggaran bencana, maka Tagana tidak mendapat alokasi dari Pemda Parigi Moutong tahun 2024 dan 2025,” tegas Safaat.
Ia berharap DPRD dapat mendorong pemerintah daerah agar memberikan perhatian dalam bentuk anggaran kepada Tagana, terutama untuk fasilitas, atribut, dan insentif lokal. Menurutnya, pengabdian para relawan layak mendapat apresiasi lebih baik.
“Karena kasihan, pak. Mereka ini relawan yang mengabdi. Selama masa tanggap darurat 14 hari, seperti itu pula mereka harus meninggalkan keluarganya,” imbuhnya.
Sebagai bentuk pengganti biaya transportasi, Tagana hanya menerima akomodasi sebesar Rp100 ribu per hari dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Tidak sebanding dengan pekerjaan berat mereka saat berada di lokasi bencana,” pungkas Safaat.
Laporan: Tommy Noho
