PARIMO, KONTEKS SULAWESI – Wakil Bupati Parigi Moutong (Parimo), Abdul Sahid, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada lima jurnalis yang diusir saat meliput rapat pembahasan tambang emas ilegal di ruang rapat bupati, Senin (20/10/2025).
Dalam pertemuan bersama sejumlah wartawan di ruang rapat bupati, Selasa sore (21/10/2025), Sahid menegaskan bahwa insiden tersebut terjadi akibat miskomunikasi, bukan karena adanya niat untuk membatasi kerja pers.
“Saya menyampaikan permohonan maaf jika ada kata atau sikap, baik dari OPD kami maupun saya secara pribadi,” ujar Sahid dengan nada menyesal.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Parimo tetap memandang jurnalis sebagai mitra strategis dalam membangun daerah, bukan sebagai lawan atau ancaman.
“Jurnalis adalah mitra pemerintah dalam membangun daerah. Tanpa peran mereka, program kerja pemerintah tidak akan tersosialisasikan secara luas kepada masyarakat,” kata Wabup.
Sahid juga mengajak insan pers untuk terus menjalin komunikasi yang sehat dengan pemerintah daerah agar hubungan kemitraan tetap terjaga.
“Saya mengajak teman-teman media untuk bergandengan tangan membangun daerah ini. Jika kami ada salah, tolong sampaikan. Namanya manusia, tentu tidak luput dari khilaf dan salah,” pungkasnya.
Menanggapi hal itu, Eli Leu, jurnalis dari media Zenta Inovasi, menyambut positif permintaan maaf tersebut, namun tetap menegaskan bahwa pengusiran wartawan dari ruang rapat merupakan pelanggaran terhadap independensi dan profesi jurnalis.
“Pada dasarnya kami tidak mendendam, tapi karena ini berkaitan dengan keprofesian, kami harus tegas menyikapinya,” ujar Eli.
Ia menekankan bahwa kehadiran jurnalis dalam setiap kegiatan pemerintah bukan untuk mencari kesalahan, melainkan menjalankan tugas konstitusional dalam menyampaikan informasi kepada publik.
“Jurnalis bertanggung jawab menyampaikan informasi kepada publik. Ke depan, kami berharap kemitraan dengan pemerintah bisa lebih terbuka. Kalau memang rapat tertutup, sampaikan lebih awal agar kami bisa memposisikan diri,” tambahnya.
Sebagai salah satu jurnalis yang mengalami langsung kejadian tersebut, Eli mengaku insiden itu berdampak pada kondisi psikologis mereka.
“Secara mental kami terganggu. Kenapa kami diperlakukan seperti itu, padahal semuanya bisa dikomunikasikan dengan baik,” keluhnya.
Sementara itu, Ridwan, jurnalis Kantor Berita Antara sekaligus perwakilan PFI Palu, menilai bahwa kejadian seperti ini kerap terjadi karena komunikasi antara pejabat dan media tidak terbangun dengan baik.
“Kadang ada bahasa yang tidak semestinya disampaikan, sehingga membuat suasana menjadi tidak nyaman,” ujarnya.
Ridwan berharap, ke depan, seluruh jajaran OPD di Parimo lebih terbuka dan kooperatif dalam menyampaikan informasi kepada jurnalis, sehingga tidak terjadi lagi miskomunikasi yang berujung pada ketegangan.
“Insiden ini mungkin terlihat kecil, tapi berdampak pada psikologis kami. Karena itu, Pemda harus lebih kolaboratif dengan jurnalis,” pungkasnya.
Laporan: Tommy Noho
