PALU, KONTEKS SULAWESI — Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) memastikan tetap menjaga stabilitas pelayanan publik di tengah kebijakan pengurangan dana transfer dari pusat. Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, menegaskan langkah cepat dan koordinatif diperlukan agar kebijakan efisiensi nasional tidak menekan roda pembangunan di daerah.
Rapat koordinasi yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (5/11/2025), mempertemukan Pemerintah Provinsi Sulteng, Badan Anggaran DPR RI, Kementerian Keuangan, Forkopimda, serta seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tengah. Pembahasan utama menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap penurunan nilai transfer ke daerah, termasuk Kabupaten Parigi Moutong.
“Dana Bagi Hasil yang adil bukan semata soal angka, tapi soal keadilan pembangunan. Daerah penghasil harus ikut menikmati hasil dari kekayaan buminya sendiri,” Gubernur Sulteng, H. Anwar Hafid
Gubernur Anwar menegaskan komitmen pemerintah provinsi memperjuangkan keadilan fiskal dalam pembagian Dana Bagi Hasil (DBH). Ia menilai, Sulawesi Tengah sebagai daerah penyumbang devisa negara dari sektor sumber daya alam, berhak memperoleh porsi anggaran yang lebih proporsional.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, menegaskan kesiapan pemerintah kabupaten menyesuaikan kebijakan fiskal dengan tetap menjaga pelayanan publik. Ia menyoroti besarnya belanja pegawai sebagai tantangan utama yang perlu mendapat perhatian pusat.
“Usulan kami sudah kami sampaikan langsung ke Badan Anggaran DPR RI, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PANRB. Kami berharap ada kebijakan afirmatif yang meringankan beban daerah,” Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase
Lebih lanjut, Bupati Erwin menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar program prioritas nasional seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Ketahanan Pangan tetap berjalan efektif di daerah. Menurutnya, komunikasi intensif dengan kementerian menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan pusat di lapangan.
“Khusus program Makanan Bergizi Gratis, kami berharap pengelolanya dapat bersinergi dengan Pemerintah Daerah agar pengawasan dan pelaksanaannya berjalan optimal,” Bupati Erwin Burase
Bupati juga memastikan bahwa seluruh penyesuaian fiskal tidak akan mengganggu kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus berkoordinasi agar Dana Transfer Daerah, termasuk Dana Pokok Pikiran (Pokir), tetap tersalurkan secara efektif.
“Yang terpenting, masyarakat tidak boleh dirugikan. Kami akan terus menjaga agar pelayanan publik tetap prima meski di tengah efisiensi anggaran,” Pungkas Bupati Erwin Burase
Dengan langkah strategis dan koordinasi lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berkomitmen menjaga kesinambungan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan fiskal nasional.
Sumber: Diskominfo Parimo
