PARIMO, KONTEKS SULAWESI — RSUD Raja Tombolotutu Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menghadapi tantangan berat setelah ditargetkan meraup pendapatan hingga Rp20 miliar. Di saat bersamaan, rumah sakit juga harus menanggung beban honor 153 tenaga kesehatan senilai sekitar Rp7 miliar per tahun, sehingga manajemen kini mengincar optimalisasi lahan parkir dan tambahan dokter spesialis sebagai solusi.
RSUD Raja Tombolotutu dihadapkan pada target pendapatan yang jauh lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya, yakni mencapai Rp20 miliar.
Kasubag Umum RSUD Raja Tombolotutu, Muhammad Rum, mengungkapkan target tersebut menjadi tantangan besar, terlebih setelah tenaga honorer kembali menjadi beban pembiayaan BLUD rumah sakit.
“Target yang diberikan pemda sangat tinggi, sampai Rp20 miliar. Sementara kami juga dibebankan dengan tenaga honorer yang sekarang menjadi beban BLUD,” ujar Rum saat ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan, sekitar 153 tenaga honorer, terdiri dari perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat hingga dokter umum, membutuhkan anggaran sekitar Rp7 miliar per tahun.
Menurutnya, kondisi itu membuat rumah sakit harus mencari sumber pendapatan tambahan agar operasional dan pembayaran tenaga honorer tetap berjalan.
“Ini menjadi PR bagi rumah sakit bagaimana cara mencapai target tadi. Salah satu peluangnya adalah kembali mengoptimalkan lahan parkir sebagai sumber pendapatan BLUD yang bisa digunakan untuk penggajian tenaga honorer,” katanya.
Selain pendapatan, Rum juga menyoroti keterbatasan sumber daya manusia, khususnya dokter spesialis. Ia menilai dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar layanan kesehatan bisa maksimal seiring target yang tinggi.
“Kami pasti akan berkoordinasi dengan pemda terkait kebutuhan, misalnya dokter anak. Rumah sakit idealnya memiliki empat spesialis dasar, penyakit dalam, bedah, anak, dan kandungan,” jelasnya.
Rum mengakui, saat ini sebagian besar dokter spesialis di RSUD Raja Tombolotutu masih berstatus kontrak, sehingga biaya yang dikeluarkan lebih besar dibanding rumah sakit lain.
“Di sini kontrak dokter bisa sekitar Rp25 juta sudah dengan pajak. Sementara di RSUD Anuntaloko mungkin sekitar Rp19 juta. Karena itu kami berharap ada dokter spesialis yang bisa didefinitifkan di sini,” ungkapnya.
Ia menilai distribusi dokter spesialis masih terpusat di kota, padahal RSUD Raja Tombolotutu melayani masyarakat dalam jumlah besar di wilayah yang relatif jauh dari pusat kota.
“Kami ini memang jauh dari kota, sering disebut terpencil, tapi masyarakat yang kami layani sangat banyak. Kalau di Anuntaloko dokter penyakit dalam ada dua, dokter anak tiga, bedah ada, kandungan juga tiga, rata-rata PNS. Kenapa tidak diberikan satu saja ke sini,” tegas Rum.
Menurutnya, keberadaan dokter spesialis sangat menentukan kualitas layanan sekaligus berdampak langsung pada pendapatan rumah sakit.
“Di rumah sakit, dokter dan perawat, terutama dokter ahli, adalah penghasil. Tanpa mereka, rumah sakit tidak ada apa-apanya,” pungkasnya.
Laporan: Basrul Idrus
