PARIMO, KONTEKS SULAWESI — Bupati Parigi Moutong (Parimo), H. Erwin Burase, membuka Workshop Information Technology Security Assessment (ITSA) bagi Aplikasi Mandiri Pemerintah Daerah Tahun 2026 sebagai langkah memperkuat keamanan sistem elektronik dan melindungi data pemerintah dari ancaman siber. Kegiatan berlangsung di Lantai II Kantor Bupati Parigi Moutong, Rabu (24/6/2026).
Dalam sambutannya, Bupati mengapresiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong yang menginisiasi workshop sebagai bagian dari penguatan tata kelola keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah.
Menurutnya, transformasi digital melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah mendorong perangkat daerah menghadirkan berbagai aplikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Namun, di balik kemajuan tersebut, ancaman keamanan siber seperti kebocoran data, peretasan sistem, hingga penyalahgunaan informasi juga terus meningkat. Karena itu, aspek keamanan harus menjadi perhatian utama dalam setiap pengembangan dan pengelolaan aplikasi pemerintahan.
“Melalui Workshop IT Security Assessment ini, kita dapat mengidentifikasi potensi kerentanan, mengevaluasi tingkat keamanan aplikasi, serta menyusun langkah-langkah perbaikan untuk melindungi data dan layanan publik dari berbagai ancaman siber,” ujar Erwin Burase.
Ia menegaskan, kegiatan tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah yang menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, dan keaslian informasi.
Bupati juga menyoroti peran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengoordinasikan urusan komunikasi, informatika, persandian, dan keamanan informasi. Melalui workshop ini, peserta diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dalam melakukan asesmen keamanan aplikasi serta menerapkan standar terbaik guna memperkuat sistem elektronik pemerintah daerah.
Ia mengajak seluruh perangkat daerah memperkuat kolaborasi untuk membangun ekosistem pemerintahan digital yang aman, andal, dan terpercaya. Menurutnya, keamanan informasi merupakan tanggung jawab bersama seluruh aparatur pemerintah dalam menjaga aset data dan kepercayaan masyarakat.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong, Hairudin, mengatakan workshop mengusung tema “Aplikasi Aman, Data Terlindungi, Pelayanan Publik Berkualitas.”
Menurut Hairudin, meningkatnya ancaman siber menuntut setiap organisasi memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko keamanan informasi secara efektif. Karena itu, kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami konsep, metode, dan implementasi IT Security Assessment sesuai standar dan praktik terbaik.
Workshop menghadirkan narasumber Tatin Supriatin, S.Kom, Penelaah Teknis Kebijakan dari Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Kegiatan diikuti perwakilan organisasi perangkat daerah, kepala subbagian, serta operator aplikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
“Keamanan informasi bukan lagi sekadar kebutuhan teknis, tetapi menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang modern, aman, dan terpercaya. Melalui penguatan kapasitas aparatur, pemerintah optimistis transformasi digital dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” pungkasnya.Sumber: Diskominfo Parigi Moutong.
