PARIMO, KONTEKS SULAWESI — Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, Senin (14/9/2026).
Rapat tersebut diikuti Asisten II Setda Parigi Moutong, Aswini Dimpel, bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dari Ruang Rapat Sekda, Lobi Kantor Bupati Parigi Moutong.
Dalam rapat, pemerintah pusat menekankan pentingnya pemantauan harga pangan secara rutin serta langkah antisipasi sebelum terjadi lonjakan harga. Pemerintah daerah diminta tidak menunggu kenaikan harga terlalu tinggi karena penanganannya akan jauh lebih sulit.
Berdasarkan pemaparan dalam rapat, perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu kedua September masih menunjukkan adanya kenaikan di sejumlah daerah. Tercatat 314 kabupaten/kota mengalami peningkatan IPH, dengan beberapa wilayah mencatat kenaikan cukup tinggi.
Sejumlah komoditas pangan menjadi perhatian utama, khususnya cabai rawit, daging ayam ras, beras dan bawang merah. Kenaikan IPH di sejumlah wilayah Pulau Jawa antara lain dipengaruhi komoditas cabai rawit, daging ayam ras dan beras. Sementara beberapa daerah di Sulawesi Utara dan Sumatera Utara juga tercatat mengalami kenaikan cukup tinggi.
Untuk komoditas beras, sebanyak 135 kabupaten/kota mengalami kenaikan. Daging ayam ras meningkat di 153 kabupaten/kota, sedangkan cabai rawit menjadi salah satu komoditas yang mendapat perhatian serius karena perubahan harga terjadi di 260 kabupaten/kota.
Rapat juga membahas 10 kabupaten/kota dengan kenaikan IPH tertinggi serta perkembangan harga cabai merah yang dilaporkan meningkat di 233 kabupaten/kota.
Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah memperkuat pemantauan harga, mengidentifikasi akar masalah kenaikan, serta melakukan intervensi melalui kerja sama antardaerah. Salah satu langkah yang didorong ialah memperkuat perdagangan antarkabupaten/kota dari wilayah yang memiliki pasokan dan harga lebih rendah menuju daerah yang mengalami kekurangan pasokan.
Selain komoditas pangan, pemerintah turut membahas perkembangan Minyakita. Ketersediaan dan kesesuaian harga jual terus dipantau agar tidak melebihi harga yang telah ditetapkan. Distribusi dan ketersediaan minyak goreng dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga di tengah masyarakat.
Pemerintah daerah juga diingatkan mengantisipasi pola kenaikan harga yang berulang setiap tahun, terutama komoditas yang sangat dipengaruhi musim seperti cabai. Antisipasi perlu dilakukan sejak dini dengan memantau batas toleransi kenaikan harga dan segera melakukan intervensi ketika mulai terjadi peningkatan.
Pengendalian inflasi, kata pemerintah pusat, membutuhkan kerja sama seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga perangkat daerah yang menangani perdagangan, pertanian dan pangan.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong diharapkan terus memperkuat pemantauan perkembangan harga di daerah serta mengambil langkah cepat ketika terdapat komoditas yang mengalami kenaikan signifikan. Upaya tersebut penting untuk menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
“Pengendalian inflasi harus dilakukan secara bersama-sama dengan memperkuat pemantauan harga dan mengambil langkah cepat sebelum kenaikan semakin tinggi,” pungkasnya.
Berdasarkan pemaparan rapat, IPH pada minggu kedua September masih meningkat di sejumlah daerah. Tercatat 314 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH. Komoditas yang paling banyak memengaruhi antara lain cabai rawit di 260 daerah, daging ayam ras di 153 daerah, dan beras di 135 daerah. Sementara harga cabai merah juga meningkat di 233 kabupaten/kota.
Sumber: Diskominfo Parigi Moutong
