PARIMO, KONTEKS SULAWESI — Bupati Parigi Moutong (Parimo), Erwin Burase, membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mengawasi pemanfaatan dan penyaluran BBM bersubsidi di daerah. Pembentukan satgas menjadi respons atas kelangkaan, panjangnya antrean, serta dugaan praktik percaloan barcode yang dikeluhkan masyarakat.
Rapat pembentukan satgas digelar di Kantor Bupati Parigi Moutong, Selasa (15/9/2026). Dalam rapat tersebut, sejumlah persoalan penyaluran BBM bersubsidi menjadi perhatian pemerintah daerah, termasuk penggunaan barcode oleh petani dan nelayan.
Erwin menyoroti adanya informasi mengenai dugaan petani yang memberikan barcode kepada pihak lain yang disebut sebagai pengantri. Kondisi tersebut dinilai perlu ditelusuri agar sistem penyaluran BBM subsidi tidak disalahgunakan.
Menurutnya, jumlah barcode yang tersedia di Parigi Moutong cukup banyak. Namun, di lapangan masih muncul keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan BBM subsidi, panjangnya antrean, hingga kuota yang tidak tersedia saat barcode hendak digunakan.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah adanya barcode yang diduga digunakan tanpa kesesuaian dengan kondisi sebenarnya. Salah satunya, ditemukan informasi mengenai kapal yang tidak ada, tetapi barcode untuk kebutuhan BBM tetap tersedia.
Erwin meminta Satgas menelusuri seluruh persoalan tersebut untuk memastikan tidak terjadi permainan dalam penyaluran BBM bersubsidi. Pengawasan juga perlu dilakukan terhadap pihak-pihak yang diduga memanfaatkan celah dalam sistem barcode.
Ia juga menyinggung dugaan keterlibatan oknum aparatur sipil negara (ASN) dalam permainan BBM subsidi. Erwin meminta bagian hukum dan perangkat terkait menelusuri informasi tersebut serta mengambil tindakan sesuai ketentuan apabila ditemukan pelanggaran.
Selain itu, keberadaan calo dan dugaan premanisme di sekitar SPBU turut menjadi perhatian. Kondisi tersebut disebut membuat sebagian masyarakat enggan mengantre secara langsung, sementara antrean kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di wilayah Parigi Moutong.
Erwin menegaskan pembentukan Satgas bukan sekadar untuk menangani antrean, tetapi memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
“Satgas harus menelusuri semua persoalan ini. Jangan sampai ada permainan yang membuat masyarakat kesulitan mendapatkan BBM subsidi,” tegas Erwin.
Ia berharap pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penggunaan barcode, kesesuaian penerima, ketersediaan kuota hingga dugaan keterlibatan oknum yang memanfaatkan program subsidi untuk kepentingan pribadi, pungkasnya.
Laporan: Tommy Noho
