PARIMO, KONTEKS SULAWESI – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Bupati Parigi Moutong, Senin (12/01/2026), dan diikuti sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Rakor dipimpin secara virtual oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa rakor pengendalian inflasi akan dijadikan instrumen evaluasi bersama untuk merumuskan langkah perbaikan yang terukur dan berkelanjutan sepanjang tahun 2026. Fokus utama diarahkan pada penguatan koordinasi pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
“Rakor ini menjadi bahan evaluasi bersama agar langkah pengendalian inflasi ke depan lebih terencana dan terukur,” ujar Tomsi Tohir.
Tomsi menekankan pentingnya sinergi lintas instansi, terutama dalam pengendalian harga beras yang dinilai sebagai komoditas strategis. Ia menyebut keberhasilan stabilisasi harga beras tidak terlepas dari kolaborasi pemerintah daerah dengan Bulog, Kementerian Pertanian, TNI, Polri, serta kementerian terkait melalui pelaksanaan operasi pasar.
“Pengendalian harga beras adalah contoh konkret kerja bersama lintas sektor yang harus terus diperkuat,” katanya.
Menjelang bulan suci Ramadan, Kemendagri meminta pemerintah daerah meningkatkan pengawasan harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar. Pemeriksaan harga secara rutin dinilai penting untuk mengantisipasi lonjakan harga dan menjaga daya beli masyarakat.
“Pemerintah daerah harus aktif memantau harga dan memastikan pasokan tetap aman, khususnya menjelang Ramadan,” ungkapnya.
Dalam rapat tersebut, Tomsi juga menyoroti agenda penanganan pascabencana dan stabilitas harga pada 2026. Ia menyampaikan bahwa meskipun terjadi berbagai musibah dan lonjakan harga di sejumlah wilayah, inflasi nasional masih berada dalam rentang yang ditetapkan pemerintah.
Selain pengendalian inflasi, evaluasi dukungan daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah menjadi agenda penting. Evaluasi difokuskan pada kesiapan perencanaan, dukungan regulasi, serta peran aktif pemerintah daerah dalam mempercepat penyediaan hunian yang layak, aman, dan terjangkau bagi masyarakat.
Melalui rakor ini, pemerintah pusat berharap koordinasi dengan daerah semakin solid dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk di Kabupaten Parigi Moutong.
“Alhamdulillah, meskipun ada kenaikan di beberapa daerah, kita masih berada dalam rentang batas inflasi yang ditetapkan,” pungkas Tomsi Tohir.
Sumber: Diskominfo
