PARIMO, KONTEKS SULAWESI — Kunjungan kerja Menteri Transmigrasi ke Kabupaten Parigi Moutong diproyeksikan sebagai panggung panen raya sekaligus ujian kesiapan negara mengelola kawasan transmigrasi yang masih menyisakan persoalan infrastruktur dasar. Pemerintah daerah berharap agenda simbolik itu berujung pada dukungan konkret, bukan sekadar seremoni.
Rencana kunjungan Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, didampingi Wakil Gubernur Reny Lamadjido, bersama Bupati Parigi Moutong Erwin Burase dan jajaran perangkat daerah, Senin, 26 Januari 2026.
Agenda utama kunjungan Menteri Transmigrasi dijadwalkan panen raya padi di kawasan transmigrasi Desa Kotanagaya, Kecamatan Bolano Lambunu. Panen akan dilakukan di lahan seluas 300 hektare dari total potensi 700 hektare lahan pertanian yang tersedia di wilayah tersebut.
“Panen raya direncanakan di Kotanagaya dengan luasan sekitar 300 hektare dari total 700 hektare lahan yang ada,” ujar Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase.
Selain padi, rombongan Menteri Transmigrasi juga direncanakan meninjau lahan pengembangan komoditas unggulan lain seperti kakao, kelapa, dan durian di kawasan transmigrasi Parigi Moutong. Namun untuk durian, kegiatan disebut masih sebatas simbolik karena belum memasuki masa panen.
“Untuk durian kemungkinan hanya peninjauan dan pemetikan simbolis karena belum masuk masa panen. Sementara kakao dan kelapa dilakukan peninjauan,” kata Erwin.
Kunjungan Menteri juga diarahkan ke kawasan transmigrasi nelayan di Desa Moyan. Kawasan seluas sekitar 1.000 hektare itu saat ini baru dihuni 75 kepala keluarga. Meski dermaga telah tersedia, kawasan tersebut masih bergantung pada dukungan lanjutan pemerintah, terutama untuk infrastruktur dan penguatan ekonomi lokal.
“Fasilitas dasar sudah ada, tetapi pengembangannya masih membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah provinsi,” ujar Erwin menambahkan.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan pentingnya kejujuran data dan kesiapan lapangan dalam menyambut Menteri Transmigrasi. Ia meminta agar kunjungan tidak dikemas berlebihan dan fokus pada substansi persoalan.
“Yang terpenting adalah substansi dan kejujuran kondisi di lapangan, bukan seremoni,” kata Anwar Hafid.
Menurut Anwar, kunjungan Menteri Transmigrasi semestinya dimanfaatkan sebagai momentum mendorong komitmen pusat terhadap pembangunan kawasan transmigrasi, terutama infrastruktur jalan, fasilitas ekonomi, dan keberlanjutan permukiman.
“Ini kesempatan untuk menunjukkan apa yang sudah berjalan dan apa yang masih menjadi pekerjaan rumah,” ujarnya.
Dalam rapat itu juga dibahas kesiapan helipad di Desa Petunasugi, Kecamatan Bolano Lambunu, yang berjarak sekitar 2,2 kilometer dari lokasi panen raya, serta kondisi jalan di kawasan transmigrasi yang hingga kini masih menjadi persoalan klasik.
“Kunjungan Menteri harus membuka jalan bagi solusi nyata, bukan hanya kunjungan seremonial,” tutupnya.
Laporan: Tommy Noho
