PARIMO, KONTEKS SULAWESI – Peresmian Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tegar di Desa Silampayang, Kecamatan Kasimbar, menegaskan ambisi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) memperluas layanan gizi bagi anak dan kelompok rentan. Namun di balik seremoni itu, Wakil Bupati Parimo Abdul Sahid memberi peringatan keras, disiplin SOP, potensi konflik internal, hingga ancaman krisis bahan baku bisa menjadi titik rapuh Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyatakan dukungan atas beroperasinya Dapur SPPG Tegar Silampayang sebagai bagian dari program pemenuhan gizi bagi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok rentan lainnya.
“Ini adalah bentuk kepedulian pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap pemenuhan gizi anak-anak kita,” ujar Wakil Bupati Parimo Abdul Sahid saat peresmian dapur SPPG Tegar di Desa Silampayang, Selasa (27/01/2026).
Ia meminta seluruh elemen masyarakat tidak menyia-nyiakan program tersebut. Menurutnya, keberlangsungan SPPG sangat bergantung pada penerimaan dan kedisiplinan bersama dalam menjalankan aturan yang telah ditetapkan.
“Mari kita sambut baik program ini. Jangan sampai program ini lepas dari genggaman kita hanya karena kita abai,” tegasnya.
Wabup juga menyoroti penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat di lingkungan dapur SPPG, termasuk pembatasan akses bagi tamu. Ia menegaskan, kebijakan tersebut bukan bentuk pengucilan, melainkan upaya perlindungan terhadap keamanan pangan.
“Kalau tamu hanya sampai di depan pintu, jangan berkecil hati. Ini soal SOP. Kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yang celaka adalah pemilik MBG,” katanya.
Ia bahkan mengingatkan potensi sabotase atau konflik personal yang bisa berdampak fatal terhadap layanan gizi, sehingga seluruh pekerja wajib menjalani pemeriksaan sebelum masuk area dapur.
“Sebelum masuk, pegawai harus diperiksa. Ini tidak main-main. Kalau ada yang tidak senang lalu membuat musibah di tempat usaha ini, dampaknya besar,” ujarnya.
Dalam konteks internal pengelola, Wabup menekankan pentingnya menjaga etika kerja dan hubungan antarpegawai. Konflik kecil, menurutnya, bisa berujung pada rusaknya tujuan besar pemenuhan gizi anak.
“Jangan saling iri dan saling menyakiti. Kalau ada persoalan, rembuk dengan baik. Kalau sudah menyangkut makanan anak-anak, tidak ada lagi yang bisa dibenarkan,” katanya.
Ia bahkan meminta pemilik MBG bersikap tegas jika terdapat individu yang berpotensi merusak keberlangsungan usaha.
“Lebih baik keluarkan satu orang daripada usaha ini hancur,” ujarnya.
Lebih jauh, Wabup menyoroti persoalan struktural yang dinilainya belum banyak dibicarakan, yakni ketergantungan bahan baku. Ia mengingatkan bahwa saat ini ketersediaan bahan masih aman, namun ancaman krisis bisa terjadi sewaktu-waktu.
Ia meminta masyarakat tidak berlomba membangun fisik dapur, melainkan fokus pada penyediaan bahan penunjang seperti ayam, sayur, buah, dan komoditas lokal lainnya.
Pemerintah desa pun diminta aktif menggerakkan warganya untuk menanam dan beternak sesuai kebutuhan MBG.
Menurutnya, program MBG sejatinya bukan hanya soal gizi, tetapi juga peluang besar menggerakkan ekonomi desa jika rantai pasok dikelola secara lokal dan berkelanjutan.
“Suarakan ke masyarakat: berbagi peran, ada yang tanam ini, ada yang tanam itu. Pasti dibeli. Ini program luar biasa untuk menghidupkan roda ekonomi masyarakat,” tegas Wakil Bupati Parimo.
Di akhir sambutannya, ia menegaskan bahwa keberhasilan pemenuhan gizi anak juga harus dibarengi dengan tanggung jawab moral para pendidik.
“Pemerintah sudah menyiapkan gizi untuk anak didik. Saya minta etika terhadap anak-anak dijaga, khususnya oleh para guru,” tutupnya.
Laporan: Iskandar Miu
