PARIMO, KONTEKS SULAWESI – Pj Bupati Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Richard Arnaldo Djanggola, memastikan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi 2024 di wilayah itu, murni hasil tes Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI).
Hal ini disampaikan Richard kepada media, saat mengunjungi langsung peserta yang mengikuti seleksi CPNS 2024, di Gedung Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong, Senin (11/11).
“Kami pastikan ujian seleksi CPNS 2024 di Parigi Moutong, tak ada campur tangan pihak manapun, terkecuali BKN RI,” ujar Richard.
Ia juga menuturkan, bahwa kunjungannya untuk melihat langsung proses seleksi CPNS tersebut bertujuan guna memastikan sarana prasarana ujian telah disiapkan dengan sebaik-baiknya oleh panitia penyelenggara, yaitu BKSDM Kabupaten Parigi Moutong.
Sarana prasarana dimaksud, kata ia, seperti ketersediaan pasokan listrik dan jaringan internet.
“Jauh hari sebelumnya, persiapan teknis sudah diantisipasi dengan baik. Karena kami berkeinginan tidak ada lagi kendala dalam proses ujian berlangsung,” ungkapnya.
Ia juga mengatakan, sampai saat ini peserta CPNS Kabupaten Parigi Moutong, telah mengikuti beberapa sesi tahapan ujian dengan waktu pelaksanaan berbeda-beda.
Berdasarkan informasi dari panitia penyelenggara, ujian tes CPNS berikutnya akan dibagi menjadi empat sesi dihari pertama dan dua sesi dihari kedua.
“Untuk pelaksanaan selanjutnya, para peserta yang berjumlah sebanyak kurang lebih 797 orang dari 159 formasi yang dibutuhkan, akan mengikuti enam sesi sesuai jadwal yang ditentukan,” jelas Richard.
Sebelumnya, Richard menegaskan, terkait hasil ujian nantinya, dipastikan tidak ada intervensi dari pihak BKPSDM Kabupaten Parigi Moutong, sebab semua keputusan ditentukan langsung oleh BKN RI sebagai penyelenggara ujian tes seleksi CPNS kali ini.
Untuk itu, dirinya berharap kepada seluruh peserta, agar dapat mengikuti proses ujian dengan sebaik-baiknya tanpa ada hambatan.
Di sisi lain, ungkap Richard, Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong, juga merencanakan untuk melaksanakan kembali testing Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan jumlah peserta sekitar enam ribu orang.
“Pastinya testing PPPK nantinya tetap menerapkan pola yang sama, karena semua hasil ditentukan oleh pihak BKN RI, jadi kami di daerah hanya sebagai penyelenggara saja,” pungkasnya.
Laporan : Abdul Farid
