PARIMO, KONTEKS SULAWESI – Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran menyampaikan pentingnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memahami aspek, sasaran dan indikator MCP pada area pengadaan barang jasa sebagai instrument pencegahan korupsi.
Hal tersebut disampaikannya pada saat Rapat Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) untuk area pengadaan barang jasa. Bertempat di Kantor Bupati Parigi Moutong, Senin (17/3/2025).
“Melalui rapat bersama ini, diharapkan kita semua dapat meningkatkan pengetahuan, integritas kinerja dalam membangun sistem tata kelola pemerintahan transparan, akuntabel dan bersih,” ungkapnya.
Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan instrumen strategis bagi pemerintah daerah untuk mengukur efektivitas rencana aksi pencegahan korupsi.
“Dengan indikator yang lebih komprehensif dan berbasis evaluasi mendalam, MCP diharapkan dapat menjadi acuan bersama dalam membangun sistem pemerintahan,” imbuhnya.
Selain pemantapan MCP, Zulfinasran juga mengingatkan bahwa dalam pelaksanaan program Indeks Pencegahan Korupsi Aparatur Daerah (IPKAD) harus memiliki tahapan yang jelas, dimulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban akhir.
“Setiap tahapan dalam pelaksanaan IPKAD, harus dilakukan secara beriringan dan saling selaras antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Hal ini penting, untuk memastikan bahwa seluruh program yang dilaksanakan, dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan baik dan sesuai rencana,” ujarnya.
Ia turut menekankan, perlunya transparansi dalam setiap tahapan, agar masyarakat dapat merasakan dampak positif dari program yang telah dijalankan.
“Kami berharap, melalui pendekatan yang terstruktur dan jelas, IPKAD dapat menjadi alat yang efektif untuk mengukur dan meningkatkan kinerja serta akuntabilitas pemerintah daerah di Kabupaten Parigi Moutong,” tandasnya.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah kepala OPD beserta perwakilan instansi terkait, antara lain Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan serta Badan Layanan Pengadaan Barang Jasa.
Laporan: Andi Riskan
