JAKARTA, KONTEKS SULAWESI – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan peta jalan (roadmap) ketenagakerjaan berbasis lokal kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam audiensi strategis yang berlangsung di Jakarta, Senin (28/7/2025). Langkah ini menjadi bagian dari inisiatif daerah untuk mendorong sistem ketenagakerjaan yang inklusif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan lapangan.
Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase. memimpin langsung pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Sekretaris Jenderal Kemnaker RI. Dalam paparannya, Erwin menyampaikan empat usulan strategis terkait penguatan kapasitas tenaga kerja dan pengembangan sistem pelatihan kerja yang relevan dengan kondisi lokal.
“Isunya bukan semata pengangguran, tapi kualitas kerja dan ketimpangan akses pelatihan,” tegas Bupati Erwin.
Empat usulan utama tersebut meliputi pelatihan vokasi berbasis potensi lokal seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan digitalisasi desa; pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) serta Mobile Training Unit (MTU) untuk menjangkau wilayah terpencil; digitalisasi layanan pasar kerja hingga ke tingkat desa; serta sinkronisasi pelaksanaan job fair antara pusat dan daerah.
“Dengan data yang kami miliki, strategi ini kami ajukan sebagai solusi nyata, bukan sekadar wacana,” ujar Erwin di hadapan pejabat Kemnaker.
Mengacu pada data BPS 2025, Parigi Moutong memiliki 348.938 penduduk usia kerja dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 74,68% dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2,10%. Meski angka pengangguran relatif rendah, tercatat lebih dari 58 ribu warga bekerja tanpa upah sebagai pekerja keluarga, mencerminkan lemahnya perlindungan kerja dan dominasi sektor informal.
Pihak Kementerian Ketenagakerjaan RI, melalui perwakilan Sesditjen Binapenta & PKK, menyambut baik inisiatif tersebut. Sekretaris Jenderal Kemnaker RI, Prof. Dr. Cris Kuntadi, menyatakan kesiapan kementerian untuk mengeksplorasi sinergi lanjutan dengan Pemkab Parigi Moutong.
Langkah Parigi Moutong ini sekaligus memperlihatkan pergeseran paradigma dalam pengelolaan ketenagakerjaan. Daerah mulai tampil sebagai perancang solusi dan bukan semata sebagai pelaksana kebijakan pusat.
“Kalau kita ingin membangun SDM yang kuat, negara harus hadir di desa, bukan hanya melalui bantuan, tetapi lewat penguatan sistem dan kelembagaan,” pungkas Bupati Erwin.
Turut hadir mendampingi Bupati dalam audiensi ini, Sekretaris Daerah Zulfinasran, Kadisnakertrans Hendra Bangsawan, Plt. Kadinsos Tri Nugrah Adiyarta, serta sejumlah anggota DPRD Parigi Moutong. Kehadiran mereka mencerminkan dukungan penuh terhadap langkah reformasi ketenagakerjaan yang tengah diperjuangkan pemerintah daerah.
Sumber: Prokopim Setda Parigi Moutong
