PARIMO, KONTEKS SULAWESI – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Rabu (13/08/2025), memanas dengan hujan interupsi saat membahas pandangan fraksi terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Kritik tajam datang dari Ketua fraksi Keadilan Rakyat (PKS – HANURA), Mohammad Fadli, yang menyoroti maraknya aktivitas tambang ilegal yang tak kunjung tertib meski sudah ada janji penertiban dari pemerintah daerah.
“Sejak dua bulan lalu janji itu disampaikan di hadapan kami anggota DPRD, tetapi progres penertiban bukan semakin tertib, malah semakin semraut,” tegas Fadli.
Fadli mengingatkan bahwa Wakil Bupati Abdul Sahid pernah berkomitmen pada 16 Juni lalu untuk segera menertibkan tambang, namun fakta di lapangan menunjukkan kondisi memburuk, khususnya di wilayah desanya yaitu Desa Sipayo Kecamatan Sidoan.
“Dulu hanya satu atau dua eksa beroperasi, sekarang sudah dilaporkan ada lima eksa. Ini harus jadi catatan penting untuk segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Politisi PKS itu menegaskan pihaknya tidak menolak investasi tambang di Parigi Moutong, asalkan pengelolaan dilakukan tanpa merusak sektor lain yang dikelola masyarakat. Ia juga meminta adanya transparansi keuntungan bagi daerah, baik dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun lapangan kerja.
“Kami ingin investasi yang memberi manfaat nyata bagi rakyat Parimo, bukan justru merusak,” pungkas Fadli.
Laporan: Tommy Noho
