PALU, KONTEKS SULAWESI – Pemerintah Pusat dan Provinsi Sulawesi Tengah bergerak cepat menangani gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Poso. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menurunkan tim khusus untuk mempercepat penanganan darurat, sementara pemerintah daerah diminta segera menetapkan status darurat bencana.
Rapat Koordinasi Penanganan Gempa Poso digelar secara virtual pada Minggu malam (17/8/2025) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), BNPB, Pemprov Sulteng, serta Pemkab Poso. Rakor dipimpin Deputi Penanganan Darurat BNPB RI, Mayjen TNI Budi Irawan.
“Malam ini tim BNPB dipimpin Bapak Andria Yuferryzal diberangkatkan ke Poso. Besok siang tim sudah berada di lokasi untuk mendampingi Bupati dan jajaran. Tercatat tiga kecamatan terdampak, yakni Poso Pesisir Utara, Poso Pesisir Selatan, dan Poso Pesisir, dengan 10 desa, 33 warga luka-luka, 37 rumah rusak, serta 4 fasilitas umum terdampak,” jelas Budi Irawan.
BNPB juga menekankan pentingnya penetapan status darurat bencana agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.
Bupati Poso, Verna Gladies Inkiriwang, melaporkan bahwa gempa sudah berlangsung tiga minggu terakhir, terutama di wilayah Pamona Selatan dan Pamona Tenggara.
“Kami berharap difasilitasi penelitian bersama BMKG dan para ahli agar masyarakat mendapat penjelasan ilmiah dan merasa tenang. Saat ini kebutuhan mendesak di lapangan meliputi tenda, terpal, lampu taktikal, selimut, alas tidur, makanan siap saji, obat-obatan, perlengkapan bayi, kendaraan operasional, serta dukungan trauma healing bagi warga,” ujar Bupati Verna.
Usai memimpin upacara HUT ke-80 RI, Bupati bersama Forkopimda langsung meninjau korban di RSUD Poso.
Dukungan juga datang dari Kemenko PMK. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial, Lilik Kurniawan, menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Pemprov dan Pemkab Poso.
“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Poso yang sigap dalam merespons bencana gempa. Koordinasi yang baik ini menjadi modal penting untuk percepatan penanganan,” tegas Lilik.
Sebelumnya, Gubernur Sulteng Anwar Hafid telah menginstruksikan Kepala BPBD Sulteng, Akris Fattah Yunus, untuk segera bergerak ke Poso pada pagi hari usai gempa. BPBD bersama Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan melakukan pendataan kerusakan rumah dan fasilitas umum, serta menyalurkan bantuan logistik.
Direncanakan, Kepala BNPB bersama jajaran Kemenko PMK akan meninjau langsung lokasi terdampak di Poso, mendata kerusakan rumah warga, serta menghadirkan ahli gempa dan tsunami untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat.
“Koordinasi lintas lembaga ini menjadi kunci agar penanganan darurat bisa berjalan lebih cepat, tepat, dan menenangkan warga terdampak,” pungkas
Sumber : Humas Pemprov Sulteng
