PARIMO, KONTEKS SULAWESI – Warga Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), dibuat resah oleh tingginya harga tabung gas LPG 3 kilogram. Selain mahal, warga juga menduga adanya praktik nakal oknum agen dan pangkalan yang mengurangi isi tabung subsidi tersebut.
Dalam kunjungan kerja daerah pemilihan (Kundapil), anggota legislatif Fraksi Gerindra, Hj. Zalzulmida A. Djanggola, menerima langsung keluhan masyarakat. Ketua RT 16 Kelurahan Bantaya, Rasid, membeberkan adanya dugaan penyuntikan ulang tabung LPG 3 kg. Menurutnya, segel tabung yang mudah dibuka serta hilangnya plastik segel memperkuat kecurigaan warga.
“Segel tabung mudah terbuka, bahkan plastik segelnya sering hilang. Masyarakat menduga kuat isi gas ini sudah dikurangi atau dioplos,” ungkap Rasid di hadapan legislator.
Selain kualitas, Rasid juga menyoroti harga yang kian mencekik. Menurutnya, harga tabung gas LPG 3 kg di tingkat pengecer bahkan mencapai Rp50 ribu per tabung, jauh dari harga normal yang ditetapkan pemerintah.
“Seharusnya di pangkalan hanya Rp18 ribu, tapi kenyataannya masyarakat harus membayar hingga Rp50 ribu. Ini jelas memberatkan,” keluhnya.
Menanggapi hal tersebut, mantan Kepala Bagian Ekonomi Kabupaten Parigi Moutong, Haris Rahim, turut angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa pangkalan resmi seharusnya hanya membeli tabung gas seharga Rp16 ribu dari agen, kemudian menjual kembali ke masyarakat dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp18 ribu per tabung. Namun kondisi di lapangan justru jauh berbeda.
Menurut Haris, persoalan ini mencerminkan lemahnya pengawasan pemerintah daerah. Ia menilai ada pembiaran terhadap praktik nakal yang merugikan masyarakat kecil.
“Ini bentuk ketidakdisiplinan pemerintah daerah dalam mengawasi penjualan gas bersubsidi,” tegas Haris.
Haris pun mendesak agar pemerintah segera turun tangan untuk menindak oknum pangkalan maupun pengecer yang bermain harga. Ia menekankan bahwa masalah ini bukan hanya soal distribusi, tetapi sudah menyentuh urusan perut rakyat.
“Praktik curang ini harus segera diberantas, karena menyangkut langsung dengan ekonomi masyarakat Parigi,” pungkasnya.
Laporan Tommy Noho
