PARIMO, KONTEKS SULAWESI – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) kembali menuai sorotan. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Parigi menolak pendistribusian makanan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Unit Ungu, Kelurahan Bantaya, Jumat (24/10/2025), hanya karena keterlambatan sepuluh menit dari waktu yang ditentukan.
Hartati Ishak, pengelola dapur MBG Unit Ungu, menyayangkan keputusan pihak sekolah. Ia menilai, tindakan itu merugikan siswa penerima manfaat yang seharusnya mendapat asupan gizi sesuai jadwal.
“Makanan itu hak siswa. Kami hanya terlambat sepuluh menit, tapi ditolak. Padahal semua sudah kami siapkan sesuai standar dan waktu yang disepakati,” ujar Hartati kepada Konteks Sulawesi, Jumat (24/10/2025).
Ia menjelaskan, jadwal pengantaran seharusnya dilakukan setiap Jumat pukul 11.00 WITA. Namun, pihak dapur sudah mengirimkan makanan lebih awal, sekitar pukul 10.50 WITA. Hartati mengaku bingung karena Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Parigi, Drs. Ardin M.Pd, memberi instruksi agar makanan yang datang lewat pukul 10.00 WITA tidak diterima.
“Kesepakatan awalnya sampai pukul 11.00. Tapi tiba-tiba aturan itu berubah tanpa pemberitahuan. Akibatnya, siswa yang seharusnya menikmati makanan bergizi justru dirugikan,” tuturnya.
Hartati menambahkan, dapurnya melayani ribuan siswa dari berbagai sekolah setiap hari. Untuk menjaga kualitas dan higienitas, proses memasak dilakukan sejak pukul 08.00 pagi khusus anak SMA. Ia menegaskan, semua tahapan sudah sesuai prosedur.
“Kami bekerja sesuai SOP. Hanya saja, saya sedih melihat anak-anak mengejar mobil distribusi ke dapur. Mereka bilang butuh makanan itu. Faktanya puluhan siswa harus rela mendatangi dapur SPPG. Ini seharusnya jadi perhatian bersama,” pungkas Hartati.
Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Parigi, Ardin M.Pd, mengaku tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut karena saat itu dirinya sedang berada di masjid. Ia menilai, keterlambatan distribusi memang sering terjadi setiap Jumat, sebab waktu belajar di sekolah lebih singkat dari hari biasanya.
“Kalau hari Jumat, anak-anak cepat pulang. Karena itu kami minta agar pendistribusian dipercepat. Biasanya jam 10.45 mereka sudah pulang,” kata Ardin saat dihubungi via telepon.
Menurutnya, komunikasi antara pihak sekolah dan pengelola dapur seharusnya bisa lebih terbuka agar tidak terjadi salah paham. Ia juga menyebut, yang menolak makanan tersebut bukan guru, melainkan petugas keamanan sekolah.
“Yang mengatur di lapangan itu satpam. Saya tidak mau melibatkan guru supaya kegiatan belajar tidak terganggu,” ujarnya menambahkan.
Ardin menegaskan, jika memang masih ada siswa di sekolah, seharusnya makanan tetap diterima karena pada dasarnya program MBG bertujuan menyehatkan anak didik. Ia pun mengakui ada satu kelas yang akhirnya makan langsung di dapur setelah kejadian pada jumat lalu.
“Kalau masih ada murid di sekolah, mestinya tetap diterima. Yang rugi bukan cuma penyedia, tapi juga anak-anak itu sendiri,” pungkas Ardin.
Laporan: Tommy Noho
