PARIMO, KONTEKS SULAWESI — Pemerintah Desa Sipayo akhirnya angkat suara di tengah memanasnya polemik tambang ilegal di Sipayo, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo). Sekretaris Desa Sipayo, Opan, menepis tudingan yang menyeret pemdes dalam dugaan permainan tambang tanpa izin (PETI) dan balik membeberkan rangkaian keterlibatan aktor-aktor yang menurutnya justru berada di balik operasi alat berat di lokasi tersebut.
Polemik tambang ilegal Sipayo kian melebar setelah nama Pemdes Sipayo ikut diseret dalam tuduhan yang dilontarkan Rifai. Menanggapi itu, Sekretaris Desa Sipayo, Opan, menyatakan bahwa apa yang disampaikan Rifai di pemberitaan sebelumnya tidak sesuai fakta lapangan.
“Saya baca pemberitaan bahwa Rifai mengaku hanya sebatas tim sukses Waris. Itu tidak benar,” ujarnya.
Opan menegaskan, hubungan antara Waris dan Rifai bukan soal dukungan politik. Ia menjelaskan bahwa Waris berada di barisan tim Erwin–Sahid, sementara Rifai merupakan bagian dari tim Nizar–Ardi. Menurutnya, keterkaitan keduanya justru diduga bermula dari urusan bisnis tambang di Sipayo.
“Perkenalan mereka itu karena bisnis tambang. Justru nama Pelipus yang terus dibawa, padahal Pelipus sudah berhenti. Pelipus itu pemilik lokasi, sedangkan Waris pemilik alat,” katanya.
Opan menuturkan, Rifai mulanya adalah pihak yang menentang kegiatan tambang ilegal. Namun, kemudian Waris disebut merekrut Rifai untuk bekerja sama dengan mengatasnamakan kelompok ‘51 Preman’ yang sebelumnya dikenal sebagai aliansi penolak PETI. Dari situ, peran Rifai disebut semakin besar dalam pemasukan alat berat ke lokasi tambang serta suplai kebutuhan operasionalnya.
Ia memaparkan bahwa Rifai kini memegang kendali atas masuknya sejumlah alat berat, termasuk milik Hamka dan Wawan, yang menurut Opan justru menjelaskan siapa yang sebenarnya mendapat keuntungan paling besar dari aktivitas PETI tersebut.
Opan menegaskan tudingan Rifai yang menyebut Kades Sipayo terlibat adalah klaim tanpa dasar. Ia menyoroti bahwa justru Rifai yang memiliki akses ekonomi signifikan dari aktivitas tambang. “Kami pemdes dituding pemain, padahal kami tidak punya apa-apa. Sementara mereka mengoperasikan tujuh unit alat di Karyamandiri, dua unit di Moutong, dan sebagian lainnya ada di Sipayo,” jelasnya.
Ia merinci alat-alat yang berada dalam koordinasi Rifai, antara lain yang dipegang Wawan, Waris melalui Ontet, Hamka dengan dua unit, serta tambahan dua unit alat terbaru. Rifai, lanjutnya, juga mendapat persentase keuntungan dari suplai solar dengan margin sekitar Rp50 ribu per galon, sementara satu alat bisa menghabiskan 30 galon. Selain itu, Rifai disebut menanggung amprakan bahan makanan senilai dua juta rupiah per minggu dari hasil kegiatan tambang.
Di sisi lain, Rifai sebelumnya bersikeras membantah keterlibatannya dan balik menuding adanya kedekatan antara pemasok alat dan Kades Sipayo. Ia bahkan mengirimkan sebuah video yang memperlihatkan Kades sedang makan bersama salah satu pemasok alat berat.
“Lihat saja itu Candra, ada makan bersama dengan Pak Kades. Ini baru bukti kecil yang saya perlihatkan,” pungkas Rifai.
Saling tuding pun terus mencuat, terutama setelah nama Rifai disebut-sebut sebagai pihak yang mengendalikan ekskavator yang beroperasi di tambang tanpa izin. Polemik ini diperkirakan belum akan mereda dalam waktu dekat, menunggu penindakan resmi dari aparat penegak hukum untuk melakukan penertiban PETI Sipayo.
Laporan: Tommy Noho
