PALU, KONTEKS SULAWESI — Kabupaten Morowali menetapkan langkah tegas menuju transformasi ekonomi kerakyatan 2030 melalui Rapat Kerja Daerah dan Bimbingan Teknis Penguatan Ekonomi Kerakyatan Nasional (Rakerda PEKNAS) 2025. Arah kebijakan yang dirumuskan menekankan kemandirian daerah berbasis potensi lokal, dukungan investasi berkualitas, dan program pembangunan yang terukur.
Ketua DPW Peknas Sulawesi Tengah, Isram Said Lolo, menegaskan pentingnya konsolidasi arah pembangunan ekonomi rakyat di tengah pesatnya pertumbuhan kawasan industri Morowali. Ia menilai Rakerda tidak hanya menjadi ruang evaluasi, tetapi wadah untuk menyusun strategi baru yang lebih presisi.
“Investor kuat dan ekonomi kerakyatan unggul adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ujarnya.
Isram melanjutkan bahwa penguatan ekonomi rakyat membutuhkan sinergi lintas sektor agar kebijakan yang dihasilkan tidak berhenti pada tataran dokumen. Ia menekankan perlunya kolaborasi yang menyeluruh bersama pemerintah daerah, pelaku usaha, lembaga ekonomi, hingga masyarakat.
“Melalui kolaborasi pemerintah daerah, pelaku usaha, lembaga ekonomi, dan masyarakat, kita harus menghasilkan program konkret, terukur, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat Morowali,” kata Isram.
Rakerda yang akan di gelar pada Minggu 30 November 2025 mengusung tema utama “Mengokohkan Kedaulatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Daerah Menuju Morowali Mandiri dan Berdaya Saing Nasional”, dengan fokus visi “Morowali 2030, Investor Kuat, Ekonomi Kerakyatan Unggul, UMKM Berkelanjutan dan Menjanjikan serta Berdaya Saing Global.” Tema ini diproyeksikan sebagai panduan transformasi ekonomi Morowali satu dekade ke depan.
Agenda pembahasan diarahkan pada lima sasaran, yakni merumuskan kebijakan penguatan ekonomi kerakyatan, memetakan potensi lokal, memperkuat sinergi pemerintah, investor, UMKM, menyusun program PEKNAS 2026–2027, serta meningkatkan daya saing daerah melalui inovasi dan pemberdayaan masyarakat.
Targetnya meliputi terbentuknya roadmap ekonomi kerakyatan, penguatan kolaborasi kelembagaan, penetapan program prioritas yang terukur, peningkatan kapasitas peserta, serta komitmen menuju Morowali mandiri dan sejahtera.
Rakerda juga menjadi momentum memperluas jejaring strategis antarpemangku kepentingan. Output forum mencakup dokumen rencana kerja 2025–2026, rekomendasi kebijakan terarah, serta perluasan kerja sama antar sektor untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat.
“Rakerda ini bukan hanya seremonial, tetapi penegasan komitmen bahwa ekonomi rakyat harus menjadi pusat dari agenda pembangunan Morowali ke depan,” pungkas Isram.
Laporan: Tommy Noho
