PALU, KONTEKS SULAWESI — Dewan Pertukangan Nasional (DPN) Sulawesi Tengah menegaskan kembali desakannya kepada PT Citra Palu Minerals (CPM) agar segera merealisasikan komitmen penciutan lahan dan dukungan terhadap pengajuan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Poboya. Sorotan ini muncul setelah tidak adanya perkembangan berarti sejak janji tersebut disampaikan perusahaan kepada warga.
Ketua DPN Sulteng, Andri Gultom, menilai komitmen penciutan lahan bukan sebatas urusan birokrasi, tetapi menyangkut penghormatan atas kesepakatan moral antara perusahaan dan masyarakat Poboya.
“Jika tidak ditunaikan, maka sama halnya pengkhianatan atas apa yang telah dijanjikan kepada rakyat,” ujarnya tegas, Jumat 5 Desember 2025.
Andri menyampaikan kekhawatirannya bahwa ketidakjelasan proses ini dapat memperpanjang potensi gesekan di lapangan.
“Saya khawatir konflik sosial akan terus terjadi di atas tanah nenek moyang masyarakat Palu. Pertanyaannya, apakah negara membiarkan itu terjadi?” katanya.
DPN Sulteng menegaskan posisinya untuk tetap berada di sisi masyarakat serta para pekerja rakyat Poboya. Menurut Andri, pengelolaan sumber daya alam seharusnya dibangun melalui kolaborasi antara rakyat, perusahaan, dan negara.
“Kami akan selalu bersama masyarakat Poboya, lingkar tambang dan pekerja rakyat di sana. Tujuan kami jelas, SDA harus dikelola bersama, secara adil dan transparan,” pungkasnya.
DPN Sulteng pun mendorong pemerintah daerah dan kementerian terkait memastikan PT CPM segera menuntaskan komitmennya demi stabilitas sosial dan kepastian hukum bagi masyarakat lingkar tambang.
Sebelumnya, sekitar seribu warga Poboya dan sekitarnya menggelar demonstrasi di depan kantor PT CPM pada Kamis (5/12/2025) sore. Massa menuntut perusahaan segera mengajukan penciutan lahan tambang emas Poboya ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Aksi berlangsung tertib, dengan peserta membawa spanduk bertuliskan “Usir CPM” dan “Segerakan Penciutan Lahan” sambil bergerak dalam satu komando melalui mobil pengeras suara sebagai pusat koordinasi.
Laporan: Tommy Noho
