PARIMO, KONTEKS SULAWESI – Ketua Pengurus Besar Front Pemuda Kaili (PB-FPK) Sulawesi Tengah, Erwin Lamporo, menegaskan pentingnya peran strategis organisasi kepemudaan dalam seluruh sektor pembangunan daerah. Penegasan itu disampaikan usai kegiatan sunatan massal yang digelar Pengurus Daerah FPK Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) di Gedung Indor Kantor Bupati Parigi Moutong, Ahad, 11 Januari 2026.
Erwin menyatakan FPK tidak boleh membatasi diri hanya pada aktivitas seremonial. Organisasi, kata dia, harus terlibat aktif dalam sektor sosial, politik, hukum, budaya, hingga ekonomi sebagai fondasi membangun kekuatan ekonomi lokal Parigi Moutong.
“FPK ini harus masuk di semua leading sektor, sosial, politik, hukum, budaya, dan ekonomi. Potensi-potensi inilah yang akan membangun kekuatan ekonomi lokal,” ujar Erwin.
Menurut Erwin, keterlibatan lintas sektor itu mensyaratkan komunikasi yang intensif dengan seluruh pemangku kepentingan. Ia mendorong pengurus FPK Parigi Moutong memperkuat jejaring dengan pemerintah daerah, pihak swasta, serta stakeholder lain demi kepentingan bersama.
“Ke depan kami berharap pengurus Kabupaten Parigi Moutong membangun komunikasi yang intensif dengan pemerintah daerah, pihak swasta, dan para stakeholder yang ada di sini untuk kebaikan daerah,” katanya.
Ia juga menyoroti potensi konflik sosial yang masih tinggi di Parigi Moutong. FPK, kata Erwin, dituntut peka membaca situasi lapangan, termasuk isu konflik komunal dan persoalan tambang ilegal yang kerap memicu ketegangan di masyarakat.
“Kita harus mampu membaca situasi dan jeli melihat potensi konflik komunal dan sosial. Peran FPK Parigi Moutong harus signifikan, termasuk dalam isu-isu tambang liar. Komunikasinya harus universal,” ujarnya.
Dalam konteks relasi dengan pemerintah daerah, Erwin menilai Bupati Parigi Moutong Erwin Burase menunjukkan sikap terbuka terhadap organisasi kepemudaan. Namun, ia menegaskan ukuran utama bukan kedekatan struktural, melainkan sejauh mana organisasi memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Di akhir arahannya, Erwin menekankan bahwa gagasan dan ide kader FPK harus ditopang oleh dukungan kebijakan. Tanpa dukungan perangkat pemerintahan, menurut dia, ide pembangunan akan sulit diwujudkan.
“Untuk apa ide dan gagasan ditawarkan kalau tidak ditunjang perangkat lain. Dan perangkat-perangkat itu ada di tangan Bupati,” pungkas Erwin.
Laporan: Tommy Noho
