PARIMO, KONTEKS SULAWESI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menegaskan sejumlah persoalan krusial yang dihadapi masyarakat, mulai dari kerusakan infrastruktur hingga keterbatasan layanan kesehatan. Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Laporan Hasil Reses Masa Sidang I Tahun 2025 yang digelar di ruang sidang DPRD Parigi Moutong, Senin, 19 Januari 2025.
Laporan hasil reses tersebut dibacakan oleh Sugianto Rerungan, Sekretaris Komisi II DPRD Parigi Moutong bidang perekonomian dan keuangan. Reses disebut sebagai instrumen penting bagi DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung di daerah pemilihan masing-masing.
“Pelaksanaan reses merupakan wujud komitmen DPRD dalam menjemput dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung,” kata Sugianto.
Reses Masa Sidang I Tahun 2025 dilaksanakan pada 16 hingga 21 Desember 2025 di seluruh daerah pemilihan, dari dapil satu hingga dapil lima. Kegiatan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban moral anggota DPRD atas mandat rakyat yang diemban.
“Laporan reses ini menjadi bentuk akuntabilitas kepada publik atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan di lapangan,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, reses dilakukan melalui berbagai mekanisme, mulai dari dialog interaktif dengan tokoh masyarakat, kunjungan ke lokasi strategis, hingga diskusi kelompok terarah. Anggota DPRD berdialog langsung dengan petani, nelayan, pelaku UMKM, tokoh agama, serta generasi muda.
“Reses dilaksanakan secara terbuka dan partisipatif agar aspirasi masyarakat dapat terserap secara utuh,” kata Sugianto.
Wilayah reses mencakup seluruh dapil dengan fokus pada isu prioritas, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dari hasil penjaringan aspirasi, persoalan infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak menjadi keluhan dominan karena menghambat aktivitas ekonomi warga.
Selain itu, masyarakat juga menyoroti keterbatasan akses layanan kesehatan akibat minimnya fasilitas dan tenaga medis di sejumlah wilayah. Pelaku UMKM mengeluhkan kesulitan permodalan dan pemasaran produk, sementara di sektor pendidikan, masyarakat berharap adanya peningkatan fasilitas belajar yang lebih memadai.
Isu lingkungan turut mengemuka. Warga menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan ilegal yang dinilai mengancam kelestarian alam dan keselamatan masyarakat.
DPRD kemudian mengidentifikasi lima persoalan utama, yakni infrastruktur sebagai isu paling krusial, keterbatasan layanan kesehatan, lemahnya dukungan terhadap UMKM, kebutuhan investasi besar di sektor pendidikan, serta perlunya penegakan hukum tegas terhadap perusakan lingkungan. Atas dasar itu, DPRD merekomendasikan agar pemerintah daerah segera mengalokasikan anggaran perbaikan jalan dan jembatan, meningkatkan pembangunan puskesmas dan penempatan tenaga medis, memperkuat program pelatihan serta permodalan UMKM, meningkatkan investasi pendidikan, dan melakukan rehabilitasi lingkungan yang rusak.
DPRD berharap laporan hasil reses ini dapat menjadi rujukan penting dalam penyusunan program pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran dan berpihak kepada masyarakat.
“DPRD berkomitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat dan mengawal pelaksanaan program pembangunan agar berjalan efektif dan berkelanjutan,” pungkas Sugianto.
Laporan: Iskandar Miu
