SK SPAB Parigi Moutong Belum Disahkan

oleh -3232 Dilihat
oleh
Keterangan foto: Ibrahim, Kepala Bidang Pembinaan SD Disdikbud Parigi Moutong saat memberikan keterangan terkait SK Tim SPAB yang hingga kini belum disahkan. Foto: Tommy Noho
Keterangan foto: Ibrahim, Kepala Bidang Pembinaan SD Disdikbud Parigi Moutong saat memberikan keterangan terkait SK Tim SPAB yang hingga kini belum disahkan. Foto: Tommy Noho

PARIMO, KONTEKS SULAWESI Keselamatan warga sekolah dari ancaman bencana sejatinya dijamin undang-undang. Namun, di Parigi Moutong (Parimo), implementasi kebijakan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) masih bergantung pada satu tahapan krusial: persetujuan kepala daerah. Tanpa itu, kesiapsiagaan ribuan siswa dan tenaga pendidik masih berada di wilayah janji kebijakan.

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) mengklaim telah menindaklanjuti Surat Keputusan (SK) Tiga Menteri tentang SPAB. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Disdikbud Parigi Moutong, Ibrahim, menyebut proses administratif pembentukan Tim SPAB telah mencapai fase akhir.

“SK Tim SPAB sudah masuk ke Pak Bupati dan saat ini tinggal menunggu persetujuan,” ujar Ibrahim, Kamis (22/1/2026).

Baca Juga:  PETI di Parimo Makin Menggurita, Satgas Ungkap Modus dan Titik Baru

Menurut Ibrahim, pengesahan SK tersebut menjadi pintu masuk pelaksanaan program SPAB secara menyeluruh di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tanpa payung hukum itu, program mitigasi bencana di sekolah belum dapat berjalan optimal.

“Setelah SK disahkan, program SPAB akan segera diterapkan di seluruh SD dan SMP di Parigi Moutong,” katanya.

Ia menjelaskan, Tim SPAB dirancang sebagai kerja lintas sektor yang melibatkan Disdikbud, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Tim ini tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga teknis, mulai dari penyusunan petunjuk teknis hingga pelaksanaan pelatihan kebencanaan di sekolah.

Baca Juga:  Pelawa Baru Raih Juara 3 Paritrana Award Sulteng 2023

“Tim ini akan menyusun juknis dan melakukan pelatihan kebencanaan agar warga sekolah mampu menghadapi bencana, termasuk evakuasi mandiri,” ujar Ibrahim.

Lebih jauh, implementasi SPAB mencakup pemasangan rambu-rambu kebencanaan dan penetapan jalur evakuasi di lingkungan sekolah sebagai bagian dari mitigasi risiko. Namun, keterlambatan pengesahan SK berpotensi memperpanjang kerentanan satuan pendidikan di wilayah rawan bencana tersebut.

Disdikbud Parigi Moutong menegaskan komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Meski demikian, efektivitas komitmen itu tetap bergantung pada keberanian pemerintah daerah mempercepat keputusan strategis yang menyangkut keselamatan publik.

Baca Juga:  Camat Palasa Awasi Ketat Perbaikan Tanggul Abrasi Desa Ulatan

“Kami berharap program SPAB ini benar-benar meningkatkan keselamatan dan keamanan seluruh warga sekolah di Parigi Moutong,” tutup Ibrahim.

Laporan: Tommy Noho