PARIMO, KONTEKS SULAWESI — Kelangkaan Solar dan Pertalite bersubsidi di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) mulai memasuki tahap yang menuntut jawaban terbuka. Antrean mengular di SPBU, masyarakat kesulitan mendapatkan BBM, sementara nelayan, petani hingga sopir ikut merasakan dampaknya.
Kondisi tersebut membuat DPRD Parigi Moutong tidak ingin persoalan ini berhenti sebagai keluhan di tengah masyarakat. Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto, Rabu (16/09/2026) kepada media ini, memastikan pihaknya akan meminta Pertamina memberikan penjelasan mengenai pasokan dan distribusi BBM bersubsidi.
DPRD berencana menggelar rapat gabungan komisi dengan menghadirkan Sales Manager Area PT Pertamina Patra Niaga Sulawesi Tengah (Sulteng), para manajer SPBU, serta organisasi perangkat daerah terkait.
Rapat itu akan diarahkan untuk membongkar persoalan dari hulu hingga hilir. DPRD ingin mengetahui apakah masalah terjadi pada pasokan, pola distribusi, sistem barcode, atau titik lain dalam penyaluran BBM bersubsidi.
“Jangan sampai masyarakat terus antre, sementara kita tidak tahu persoalannya ada di mana. Kita mau cari tahu sebenarnya kekurangan BBM untuk nelayan, pertanian dan lainnya ini ke mana menyebarnya,” kata Sayutin.
Sorotan juga diarahkan pada sistem barcode yang digunakan untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Sayutin mempertanyakan kondisi di lapangan karena masih ada petani dan nelayan yang disebut mengalami kesulitan memperoleh barcode.
Di sisi lain, antrean panjang kendaraan di SPBU menjadi persoalan yang tidak bisa dianggap sepele. Sayutin mempertanyakan alasan antrean terjadi meski kuota BBM untuk wilayah Parigi Moutong telah tersedia.
“Kuota kita sangat jelas. Apakah pasokan dari Pertamina Patra Niaga terlambat atau ada persoalan lain sehingga terjadi antrean panjang,” ujarnya.
Alasan gelombang tinggi di perairan Teluk Tomini yang menghambat suplai BBM menuju Depot Moutong juga menjadi perhatian DPRD. Menurut Sayutin, gangguan jalur laut semestinya diantisipasi dengan skema distribusi alternatif melalui jalur darat.
“Kalau memang kendalanya ombak tinggi, harus ada antisipasi melalui jalur darat. Di sinilah kita mau cari tahu bagaimana metode pasokannya ke Kabupaten Parigi Moutong,” tegasnya.
Persoalan ini semakin serius karena antrean BBM disebut telah memicu kecelakaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan distribusi tidak hanya menyangkut ketersediaan bahan bakar, tetapi juga menyentuh aspek keselamatan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sebelumnya telah membentuk Satgas untuk mengawasi persoalan BBM bersubsidi. DPRD kini mendorong agar pengawasan tersebut dibarengi penjelasan yang terang mengenai pasokan, distribusi, kuota, hingga penerapan barcode.
Bagi DPRD, masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar alasan. Pertamina dan seluruh pihak terkait diminta membuka persoalan distribusi secara jelas agar kelangkaan dan antrean panjang tidak terus berulang.
“Karena antrean ini sudah banyak mengakibatkan kecelakaan, pemerintah daerah Parigi Moutong harus segera menindaklanjuti persoalan ini,” pungkasnya.
Laporan: Tommy Noho
