PARIMO, KONTEKS SULAWESI – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui Bappelitbangda menggelar rapat persiapan pelaksanaan Kick Off Meeting Perencanaan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), di Parigi, Kamis (8/5/2025). Kegiatan ini menjadi langkah awal menuju pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) sebagai syarat penting mengakses Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappelitbangda Parigi Moutong, I Nyoman Sudiara, menjelaskan bahwa rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan Balai Prasarana Wilayah Sulawesi Tengah. Menurutnya, Bappelitbangda bersama Tim Pokja PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) sengaja menginisiasi pra-rapat guna menyusun kesiapan secara teknis.
“Kegiatan ini merupakan langkah awal untuk menindaklanjuti pertemuan sebelumnya di Balai Prasarana Provinsi Sulawesi Tengah,” ujar Nyoman di sela rapat persiapan.
Ia menambahkan bahwa Kick Off Meeting resmi dijadwalkan pada 19 Mei 2025. Dalam pertemuan tersebut, Parigi Moutong akan mendapat pendampingan khusus dari Balai Prasarana dalam memperbarui dokumen SSK, yang sebelumnya telah direviu oleh Dinas PUPRP bersama Bappelitbangda.
“Kick Off Meeting PPSP dijadwalkan pada 19 Mei 2025. Jadi kami berinisiatif mengadakan pra-rapat lebih dulu,” tambahnya.
Ia juga menuturkan bahwa Parigi Moutong sendiri menjadi salah satu dari dua kabupaten di Sulawesi Tengah, yang mendapat pendampingan penyusunan ulang dokumen SSK tahun ini, bersama Kabupaten Banggai.
Namun demikian, masih ada tantangan dihadapi, mengingat dari total seluruh kecamatan di wilayah Parigi Moutong, baru lima yang telah menjalani studi tera sanitasi oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2024.
Nyoman pun menegaskan bahwa keberadaan dokumen SSK sangat krusial, karena merupakan syarat mutlak untuk mengakses DAK bidang sanitasi.
“Setidaknya 50 persen dari isi dokumen harus selesai, agar pemerintah pusat dapat mengalokasikan dana bantuan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, selain Dinas Kesehatan, penyusunan SSK juga melibatkan sejumlah perangkat daerah lainnya, termasuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bappelitbangda, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Namun di tengah keterbatasan anggaran, terutama karena rasionalisasi yang berdampak pada Tim Pokja PKP, koordinasi tetap dijaga agar proses tidak terhenti.
“Tahun ini anggaran Pokja PKP terkena rasionalisasi. Maka, rapat-rapat kecil kami integrasikan dengan kegiatan internal. Tujuannya agar proses tetap berlanjut hingga pelaksanaan resmi pada 19 Mei,” pungkas Nyoman.
Laporan : Tommy Noho
