PARIMO, KONTEKS SULAWESI – Seratus hari pertama kepemimpinan Bupati Parigi Moutong (Parimo), H. Erwin Burase, yang digadang-gadang sebagai titik awal perubahan, justru menuai kritik pedas. Sejumlah program unggulan yang dijanjikan saat kampanye maupun setelah pelantikan dinilai tak lebih dari sekadar wacana politik tanpa bukti nyata di lapangan.
Praktisi hukum Parimo, Hartono Taharudin, menilai kinerja Bupati Erwin gagal memenuhi target yang pernah ia gembar-gemborkan. Program yang seharusnya menjadi bukti komitmen dalam 100 hari pertama pemerintahan, kata dia, hingga kini hanya berakhir sebagai janji kosong.
“Kami tidak melihat adanya capaian signifikan. Justru yang muncul hanyalah seremonial dan janji politik yang tidak terbukti,” ungkap Hartono, Senin (25/8/2025).
Dari sejumlah janji kampanye, lanjutnya, belum ada yang terealisasi secara menyeluruh. Mulai dari distribusi tabung LPG gratis bagi warga kurang mampu, program Berkah Mingguan di pasar tradisional, penataan kota bersih dengan tata kelola persampahan terintegrasi, hingga penanganan illegal logging, illegal mining, dan illegal fishing. Begitu pula dengan target pembukaan lapangan kerja baru, penataan kantor layanan publik, digitalisasi administrasi ASN, hingga penertiban hewan ternak liar. Semuanya masih jauh dari harapan masyarakat.
“Kalau memang tidak tercapai, harusnya diakui. Jangan hanya pencitraan. Rakyat butuh bukti, bukan sekadar wacana,” tegas Hartono.
Ia menambahkan, program 100 hari seharusnya menjadi fondasi sekaligus tolok ukur keseriusan kepala daerah dalam membangun Parimo. Gagalnya realisasi dalam periode singkat ini, menurutnya, adalah sinyal lemahnya arah kebijakan dan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengeksekusi program prioritas.
“Program 100 hari ini adalah penentu untuk mensukseskan program berikutnya. Kalau di awal saja gagal, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa program jangka menengah dan panjang akan tercapai?” pungkas Hartono.
Hartono juga mendesak DPRD Parimo agar tidak tinggal diam. Ia menekankan pentingnya fungsi pengawasan dewan untuk memastikan janji kepala daerah tidak sekadar menjadi slogan politik belaka. Evaluasi terbuka, menurutnya, wajib dilakukan demi memberi masyarakat gambaran jelas soal capaian nyata pemerintah.
Laporan: Tommy Noho
