PARIMO, KONTEKS SULAWESI – Kunjungan Kementerian UMKM dan Badan Bank Tanah ke Desa Karya Mandiri disambut antusias, tapi Bupati Erwin Burase menegaskan pentingnya pemahaman publik agar tak timbul kesalahpahaman. Di tengah upaya pemerintah memperkuat pemberdayaan masyarakat desa, kunjungan Kementerian UMKM dan Badan Bank Tanah ke Desa Karya Mandiri, Kecamatan Ongka Malino, Jumat 17 Oktober 2025, memunculkan pesan tegas dari Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase. Ia meminta agar setiap program yang menyentuh tanah dan aset warga disertai dengan sosialisasi terbuka agar tak menimbulkan persepsi keliru di masyarakat.
Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, menyampaikan apresiasi atas kunjungan rombongan Kementerian UMKM dan Badan Bank Tanah ke desanya. Menurutnya, langkah pemerintah pusat turun langsung ke masyarakat adalah bentuk nyata perhatian terhadap penguatan ekonomi akar rumput.
Namun, Erwin mengingatkan agar kehadiran program Badan Bank Tanah tidak menimbulkan salah tafsir di tengah warga. Ia menilai, pemahaman publik tentang peran lembaga tersebut masih perlu diperjelas agar tak muncul kekhawatiran berlebihan.
“Masih banyak masyarakat yang mengira Bank Tanah akan mengambil lahan mereka. Padahal, Badan Bank Tanah hadir dengan program pembinaan. Sertifikat tetap atas nama masyarakat,” ujar Erwin dalam sambutannya.
Bupati menjelaskan, berdasarkan laporan yang ia terima, sekitar 511 hektare tanah di Desa Karya Mandiri telah diusulkan untuk dikelola bersama antara Badan Bank Tanah dan warga setempat. Lokasi desa yang berada di ketinggian 300 meter di atas permukaan laut, kata Erwin, sangat ideal untuk dijadikan kawasan percontohan pengelolaan lahan terpadu berbasis masyarakat.
“Desa ini sangat potensial, tinggal bagaimana programnya dijalankan dengan pendekatan yang komunikatif dan transparan,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Desa Karya Mandiri, Norma, menegaskan bahwa sebagian besar dari lahan yang didata Badan Bank Tanah tersebut telah dikelola warga selama lebih dari tiga dekade. Tanaman cengkeh, kakao, durian, dan alpukat sudah tumbuh subur di atas lahan itu, menandakan keterlibatan masyarakat dalam menjaga produktivitas wilayah mereka.
“Selama 30 tahun masyarakat sudah mengelola tanah itu. Dari 511 hektare, sekitar 100 hektare memang belum digarap,” ungkap Norma.
Ia berharap, tanah yang selama ini dikuasai warga bisa mendapat perlindungan hukum melalui program sertifikasi. Hal itu, kata dia, penting agar hasil kerja keras masyarakat selama puluhan tahun memiliki kepastian legalitas.
“Lindungi warga dengan memberi sertifikat gratis. Itu bentuk pengakuan atas jerih payah mereka,” tandasnya.
Meski kunjungan Badan Bank Tanah ke Desa Karya Mandiri sudah dilakukan hingga tiga kali, Norma mengaku belum ada sosialisasi yang melibatkan seluruh masyarakat secara terbuka. Ia menyebut, pihak Bank Tanah berjanji akan menggelar sosialisasi setelah bertemu dengan Bupati Parigi Moutong.
“Kami tunggu penjelasan resmi mereka. Masyarakat butuh tahu detail programnya agar tidak ada kekhawatiran,” pungkas Norma.
Rombongan Kementerian UMKM RI dipimpin oleh Sudaryano, Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga, bersama Bagus Rachman, Deputi Bidang Usaha Menengah. Turut hadir pula Dea, Tenaga Ahli Deputi Bidang Usaha Menengah; Eko, Staf Khusus Deputi, serta Ferdi Irwanda, Analis Kebijakan Ahli Madya.
Dari pihak Badan Bank Tanah, hadir Sigit Nugroho dan San Yuan Sirait selaku Kepala Bagian, didampingi staf Natashia dan Adiba Kamila.
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Abd. Sahid, Anggota DPRD Candra, unsur TNI–Polri, pejabat OPD terkait, serta perwakilan Pemerintah Kecamatan Ongka Malino.
Laporan: Tommy Noho
