JAKARTA, KONTEKS SULAWESI – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) terus menunjukkan keseriusan menjadikan sektor perikanan budidaya sebagai penggerak ekonomi pesisir. Upaya itu mendapat dukungan langsung dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam audiensi resmi yang digelar di Gedung Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Selasa (21/10/2025).
Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, memaparkan potensi besar sekaligus kendala pengembangan udang vaname yang kini menjadi tumpuan ekonomi masyarakat pesisir.
“Kabupaten Parigi Moutong memiliki garis pantai terpanjang di Sulawesi Tengah, mencapai 510 kilometer. Produksi tambak udang vaname kami terbesar di provinsi ini, namun kontribusinya terhadap PAD belum maksimal karena ekspor masih dilakukan lewat Makassar,” ujar Erwin.
Dalam pertemuan tersebut, Erwin menyebut ada delapan sentra tambak potensial yang siap dikembangkan menjadi kawasan industri perikanan terpadu. Namun, sejumlah tantangan masih membayangi seperti keterbatasan infrastruktur listrik, ketergantungan bahan baku dari luar daerah, hingga belum tersedianya laboratorium uji residu sebagai syarat ekspor berstandar internasional.
“Kami berharap dukungan penuh dari KKP agar lahan eks HBU di Tinombo Selatan seluas 500 hektare bisa dimanfaatkan secara legal dan produktif bagi masyarakat. Dengan tata kelola yang sesuai regulasi nasional, Parigi Moutong siap menjadi pengungkit ekonomi daerah sekaligus kontributor ketahanan pangan nasional,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb. Haeru Rahayu, menegaskan komitmen KKP untuk memperkuat posisi daerah-daerah penghasil udang sebagai bagian dari strategi nasional ketahanan pangan. Ia menekankan bahwa arah kebijakan KKP sejalan dengan Nawacita Presiden RI yang menempatkan perikanan sebagai pilar pemerataan ekonomi maritim.
“Udang vaname adalah komoditas strategis nasional. KKP memastikan sistem produksi dan ekspor berjalan sesuai standar internasional, agar Indonesia tidak hanya kuat secara kuantitas, tetapi juga berdaya saing di pasar global,” ujarnya.
Audiensi strategis ini turut dihadiri jajaran pejabat tinggi Ditjen Perikanan Budidaya KKP seperti Sekretaris Ditjen Tinggal Hermawan, Direktur Ikan Air Tawar Gemi Triastutik, Direktur Ikan Air Laut Ikhsan Kamil, Direktur Ikan Air Payau Fernando Jongguran, serta sejumlah pejabat teknis lainnya.
Dari pihak Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong hadir Bupati Erwin Burase, Kadis Kelautan dan Perikanan Dr. Moh. Nasir, S.Pi., M.Si., Kepala Bapenda Moh. Yasir, SE., MM., Kabag Prokopim Sri Nur Rahma, S.Sos., M.Si., serta Plt. Kabag Kerjasama Rachmayani Rachman, SH.
Selain unsur pemerintah, pertemuan ini juga dihadiri para pengusaha tambak udang asal Parigi Moutong seperti Rudi (PT Parigi Akuakultura Prima), Ahmad Abdi Baramuli (PT Esaputlii Prakarsa Utama), Karman Karim, SH (PT Sinergi Usaha Makmur), Dr. Ir. Hasanuddin Atjo, MP (Ketua Tim Pakar Satgas Tambak Industri Udang Sulteng), dan Abdul Rivai (PT Graha Tambak Pinotu).
Kehadiran mereka mempertegas semangat kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta dalam membangun ekosistem perikanan budidaya yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berorientasi ekspor.
“Melalui sinergi ini, Parigi Moutong siap meneguhkan diri sebagai pusat produksi udang vaname terbesar di Sulawesi Tengah sekaligus motor pertumbuhan ekonomi pesisir dan pilar penting dalam ketahanan pangan nasional,” pungkas Erwin Burase.
Tb. Haeru menambahkan, tantangan ekspor global kini semakin ketat, terutama dari pasar Eropa yang menuntut pemenuhan standar keamanan pangan dan uji residu. Untuk itu, KKP membuka ruang kolaborasi dengan daerah dalam memperkuat laboratorium mutu di wilayah penghasil utama udang seperti Parigi Moutong.
“Meski dana dekonsentrasi kini tidak tersedia, KKP siap berkolaborasi agar proses uji laboratorium tetap berjalan. Kami ingin setiap daerah memiliki daya saing ekspor yang sehat,” imbuhnya.
Selain aspek teknis, Dirjen juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah agar investasi sektor perikanan tidak menimbulkan distorsi atau konflik kepentingan.
“Investasi yang produktif harus taat regulasi dan berpihak pada masyarakat pesisir. Peningkatan PAD harus berjalan beriring dengan keberlanjutan lingkungan,” tegas Tb. Haeru.
KKP menilai Parigi Moutong memiliki potensi besar untuk masuk dalam program strategis nasional budidaya udang tahun mendatang, asalkan kesiapan teknis dan kelembagaannya terus diperkuat.
“Kami akan pertimbangkan Parigi Moutong sebagai daerah prioritas di Sulawesi Tengah apabila seluruh syarat teknis dan tata kelola sudah terpenuhi,” tutupnya.
Sumber: Prokopim Setda Parigi Moutong
