PARIMO, KONTEKS SULAWESI — Wakil Bupati Parigi Moutong (Parimo), Abdul Sahid, turun langsung ke Desa Air Panas, Kecamatan Parigi Barat, Senin (3/8/2026), menyusul banjir bercampur lumpur yang menerjang permukiman warga. Bencana tersebut diduga dipicu limpasan material dari kawasan pertambangan di hulu Sungai Kayuboko yang kembali menghantam desa.
Di hadapan warga, Abdul Sahid menegaskan bahwa langkah pertama yang harus segera dilakukan adalah normalisasi sungai agar akses jalan yang terputus dapat kembali dilalui masyarakat. Menurutnya, penyelamatan jalur transportasi menjadi prioritas agar aktivitas warga tidak terus lumpuh.
Wakil Bupati mengaku prihatin melihat kondisi yang dialami masyarakat. Namun, ia menegaskan pemerintah tidak ingin hanya berhenti pada rasa iba, melainkan bergerak cepat dengan tindakan nyata.
Ia meminta masyarakat memberikan waktu dua hingga tiga hari kepada pemerintah untuk memulai normalisasi sungai. Seluruh alat berat yang berada di kawasan pertambangan Kayuboko akan dikerahkan agar sedimentasi dan material lumpur segera dibersihkan.
“Kalau ini terus dibiarkan, kerusakannya akan semakin besar. Pemerintah tidak boleh kalah dengan keadaan. Saya akan berada di garis depan mengawal penyelesaian persoalan banjir yang diduga berkaitan dengan aktivitas tambang di wilayah Kayuboko,” tegas Abdul Sahid.
Ia juga mengungkapkan bahwa beberapa bulan lalu normalisasi sungai sebenarnya pernah dilakukan. Namun, upaya tersebut tidak diikuti langkah berkelanjutan dari para pelaku usaha tambang, sehingga kondisi sungai kembali memburuk dan ancaman banjir terus menghantui warga setiap kali hujan deras mengguyur kawasan hulu.
Sementara itu, Kepala Desa Air Panas, Ruslin N. Dg. Paha, meminta agar selama proses normalisasi berlangsung tidak ada aktivitas pertambangan di hulu Sungai Kayuboko. Menurutnya, penghentian sementara aktivitas menjadi syarat penting agar pekerjaan normalisasi tidak sia-sia dan fungsi sungai dapat dipulihkan.
Selain itu, pemerintah desa bersama masyarakat juga mendesak adanya nota kesepahaman (MoU) dengan koperasi maupun para pengusaha tambang terkait penyelesaian ganti rugi lahan pertanian dan rumah warga yang rusak akibat banjir, serta komitmen mencegah bencana serupa kembali terjadi.
Ruslin turut meminta Pemerintah Kabupaten segera memperbaiki akses jalan menuju Desa Olobaru, Kecamatan Parigi Selatan, yang juga mengalami kerusakan sehingga menghambat mobilitas masyarakat.
“Masyarakat tidak membutuhkan janji yang berulang. Mereka menunggu tindakan nyata agar sungai dipulihkan, jalan kembali berfungsi, dan hak warga yang terdampak segera dipenuhi,” pungkasnya.
Laporan: Tommy Noho
