PARIMO, KONTEKS SULAWESI – Penjabat (Pj) Bupati Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Richard Arnaldo, kembali mendapat evaluasi penilaian hasil kinerja dari Dirtjen Inspektorat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, di Jakarta, Senin (29/4/2024).
Evaluasi yang berlangsung di Gedung Inspektorat Jenderal Kemendagri ini, merupakan penilaian kerja dari Pj Bupati Richard Arnaldo pada triwulan II, yang telah dilaksanakan mulai Januari sampai dengan Maret 2024 di masa kepemimpinanya.
Selain Pj Bupati, Sekertaris Daerah Zulfinasran, Wakil Ketua I DPRD Parigi Moutong Faisan Badja, Wakil Ketua II DPRD Parigi Moutong Alfres Tongiro, seluruh Asisten, Staf Ahli, jajaran kepala OPD, serta Kepala Bagian Teknis juga ikut dievaluasi.
Adapun Tim Evaluasi Ditjen Kemendagri tersebut terdiri dari Inspektur khusus Inspektorat Jenderal Teguh Narutomo, Sekretaris Inspektorat Jenderal M. Husin Tambunan, Inspektur I Inspektorat Jenderal Brigjen Pol Rustam Mansur, Inspektur II Inspektorat Jenderal Ucok Abdul Rauf Damenta, Inspektur III Inspektorat Jenderal Elfin Elyas dan Inspektur IV Inspektorat Jenderal Ihsan Dirgahayu.
Dihadapan Inspektur Pusat, Pj Bupati Richard mengatakan, evaluasi kinerja kali ini menjadi momentum penting untuk menilai sejauh mana program-program strategis daerah yang telah diimplementasikan, dengan tujuan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Parigi Moutong.
Richard memaparkan, untuk triwulan kedua di kepemimpinannnya merupakan masa transisi yang menjadi aspek penting kompleksnya permasalahan yang ada di daerah, sehingga tantangan ini dianggap menjadikan peluang untuk kemajuan dan perbaikan.
“Kami bersama-sama seluruh stakeholder bekerja keras dan bahu membahu dalam menghadapi berbagai dinamika yang mewarnai perjalanan masyarakat Parigi Moutong,” ujarnya.
Richard juga menjabarkan, ada 10 indikator prioritas dalam evaluasi kinerja dirinya sebagai Pj Bupati Parigi Moutong.
Indikator tersebut yakni kesehatan, stunting, layanan publik, kemiskinan ekstrem, inflasi, BUMD, penyerapan anggaran, perizinan, kegiatan unggulan dan pengangguran.
“Saya menyampaikan komitmen penuh Pemerintah Daerah Parigi Moutong untuk terus bekerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” paparnya.
Ia juga menyampaikan, program unggulan daerah sebagai instrumen penting itu, nantinya akan menjadi fokus Pemerintah Daerah untuk menumbuh kembangkan pendapatan dan peningkatan ekonomi serta peluang investasi secara menyeluruh sesuai dengan SDM dan ketersediaan SDA secara berkelanjutan.
“Terkait komoditi unggulan Parigi Moutong yang telah dilaksanakan, yaitu pengembangan produksi durian yang telah ditetapkan melalui Perbup Nomor 5 Tahun 2023. Dikembangkan secara masif serta menyasar pasar global manca negara,” ungkapnya.
Kemudian untuk sentra pertanian, Pemerintah Daerah Parigi Moutong telah melakukan peningkatan produksi padi dan jagung dalam mendukung ketersedian pangan dalam daerah dan menyokong IKN, serta pengelolaan pupuk organik dalam rangka mewujudkan pertanian regeneratif yang berkelanjutan.
Selanjutnya, pengembangan kawasan produksi sentra peternakan dalam rangka mewujudkan swasembada daging dan telur untuk memenuhi kebutuhan daerah dan menyokong IKN dan kawasan Industri Kabupaten Morowali.
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong mendapat masukan dari Itjen Kemendagri Teguh Narutomo, terkait 10 indikator yang dipaparkan Pj Bupati Richard.
Adapun masukan tersebut membahas soal pengendalian inflasi di daerah yang perlu dilakukan intervensi secara menyeluruh, kemudian disajikan melalui data untuk disandingkan dengan data inflasi Nasional.
“Sebab hal ini menjadi fokus utama Menteri Dalam Negeri sesuai Instruksi Presiden untuk menekan kenaikan harga dan pengendalian stabiltas ketersedian bahan pokok pangan bagi masyarakat. Secara keseluruhan Parigi Moutong berada di level stabil dari Inflasi Nasional,” ujar Teguh Narutomo.
Selanjutnya Teguh juga membahas bidang kesehatan. Ia berharap Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, untuk lebih meningkatkan realisasi serapan anggaran dalam hal mandatoris standing yang sudah terpenuhi pada upaya pelayanan dasar. Sehingga evaluasi kinerja diperiode depan, diharapkan untuk lebih menjelaskan hal-hal capaian yang lebih kongkrit.
“Teknisnya dilapangan terkait indikator pelaksanaan pelayanan kegiatan kesehatan meliputi tenaga medis dan sarana prasarana dimaksud. Sejauh ini cukup baik walaupun capian target dari Kemendagri soal realisasi masih dibawah 10 persen,” tuturnya.
Selain itu, terkait perencanaan program kegiatan di setiap OPD, Teguh Narutomo menegaskan, perlu untuk dievaluasi kembali dalam hal penempatan Anggran Kas Belanja.
“Sehingga hal ini diharapkan mampu terealisasi dengan baik pada pengelolaan manajemen keuangan disetiap OPD,” kata ia.
Berikutnya, dalam pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong diminta untuk terus berupaya meningkatkan pelayanan dasar dengan memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya. Sedangkan untuk pelayanan perizinan, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong diminta agar memudahkan regulasi di daerah terkait investasi, guna menumbuhkan lapangan pekerjaan, dan menekan angka pengangguran.
“Untuk penyelenggaraan Pemilu, Pilpres, Legislatif yang sudah dilaksanakan, dan Pilkada yang nantinya akan dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, untuk mengevalusi keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam hal penyaluran hak politik, serta selalu berkoordinasi dan membangun sinergitas antara seluruh jajaran Forkopimda dan masyarakat agar program daerah dapat berjalan dengan baik,” jelas Teguh.
Sementara dalam hal pengelolaan sampah, lanjut Teguh, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, lebih menyajikan data secara akurat untuk mengklasifikasikannya, sehingga program pengelolaan sampah industri dan rumah tangga dapat dihitung dan tersaji secara baik.
“Inovasi pengelolaan sampah yang diterapkan perlu ditingkatkan, sehingga mampu menangani dan mengurai permasalahan lingkungan dimasyarakat,” ujarnya.
Dengan demikian, ketersediaan informasi publik yang UpToDate memudahkan percepatan komunikasi yang fleksibel antara pemerintah daerah dan masyarakat, terkait program-program startegis daerah serta ruang pengaduan pelayanan yang terintegrasi langsung keseluruh pemangku kebijakan di birokrasi, memperkuat informasi tentang produk unggulan daerah termaksuk didalamanya promosi dan pemasaran produk UMKM dan Destinasi Wisata.
Selain itu, mendorong pengembangan investasi daerah melalui Perumda yang diperkuat akses permodalan dan pengelolaan bisnis, sehingga mampu menjadi indikator dan motor penggerak ekonomi daerah secara professional, serta menjadi mitra pemerintah daerah dalam hal usaha dan peningkatan ekonomi kreatif yang berorientasi pada kemandirian daerah dalam pengelolaan kewirausahaan.
“Saya meminta agar pihak legislatif bersama pemerintah daerah, untuk merumuskan Peraturan Daerah yang menjadi kewenangannya, dalam hal ini regulasinya dikuatkan sebagai bentuk langkah-langkah kongkrit yang dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat dan daerah. Diharapkan saran dan masukan ini dijadikan bahan untuk pencapaian target kinerja di periode yang akan datang,” pungkasnya.**
