JAKARTA, KONTEKS SULAWESI – Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, melakukan audiensi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) pada Selasa, 29 Juli 2025, di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Erwin mengusulkan model penanggulangan kemiskinan berbasis desa melalui program strategis bertajuk Gerakan Pembangunan Desa (Gerbang Desa).
“Kami tidak datang membawa proposal, tapi harapan ribuan warga desa yang ingin keluar dari ketertinggalan,” tegas Bupati Erwin di hadapan jajaran pejabat Kemensos.
Audiensi turut dihadiri Sekretaris Daerah Zulfinasran, Plt. Kepala Dinas Sosial Try Nugrah Adiyarta, serta anggota DPRD Parigi Moutong. Dari pihak Kemensos, hadir Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono bersama pejabat dari Ditjen Linjamsos dan unit teknis lainnya.
“Model penanganan konvensional sudah tidak lagi cukup. Dibutuhkan pendekatan holistik yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat desa,” jelas Erwin dalam forum tersebut.
Kabupaten Parigi Moutong saat ini menghadapi angka kemiskinan sebesar 14,2% per 2024, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Berbagai tantangan lain seperti rendahnya angka partisipasi sekolah, keterbatasan layanan dasar di Komunitas Adat Terpencil (KAT), serta kondisi geografis yang rawan bencana turut memperparah situasi.
Untuk itu, Pemkab Parimo mengusulkan lima program prioritas kepada Kemensos:
- Perluasan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) untuk 72.475 jiwa.
- Pendirian Sekolah Rakyat di atas lahan 19,5 hektare bagi anak-anak yang tidak mengenyam pendidikan formal.
- Pembangunan Rumah Sejahtera Terpadu sebagai pusat layanan dan pemberdayaan sosial.
- Penguatan Lumbung Sosial di dua wilayah rawan bencana.
- Pemberdayaan KAT melalui pelatihan, penyediaan hunian, dan pembangunan infrastruktur dasar.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengapresiasi gagasan tersebut dan menyebutnya sebagai salah satu bentuk “inovasi lokal berbasis desa” yang patut didukung secara lintas sektor.
Kemensos akan memproses usulan ini melalui mekanisme regulasi, termasuk validasi data PBI, kajian teknis lahan, dan penyusunan nota kesepahaman antar-kementerian. Program juga akan terintegrasi melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
Jika terealisasi, Gerbang Desa diyakini akan menjadi model nasional dalam pembangunan sosial di wilayah tertinggal, dengan sinergi antara Kemensos, Kemendikbudristek, Kementerian Desa, dan BNPB.
“Gerbang Desa bukan hanya sebuah program, tapi juga tekad kami untuk membangun dari akar desa demi Indonesia yang lebih setara,” pungkasnya.
Sumber: Prokopim Setda Parigi Moutong
